Bisnis.com, JAKARTA — Muhammadiyah tengah mengakselerasi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas lembaga keuangannya, khususnya melalui Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Matahari atau Bank Syariah Matahari.
Peningkatan kapasitas ini guna naik kelas menjadi Bank Umum Syariah (BUS), sebagai rencana besar usai BPRS Matahari mendapat izin operasional dari OJK pada 18 Juni 2025. Langkah ini ditempuh lewat penguatan permodalan, konsolidasi BPRS, hingga ekspansi layanan berbasis ekosistem syariah Muhammadiyah.
Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat mengatakan langkah Muhammadiyah cukup potensial, apalagi saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang mendorong konsolidasi, baik di level bank umum maupun BPR Syariah (BPRS).
“Potensinya tentu ada, apalagi OJK sekarang sedang mendorong konsolidasi perbankan untuk memenuhi kecukupan modal. BPRS itu ruang lingkupnya terbatas, baik dari sisi produk, layanan, maupun wilayah kerja. Maka kalau Muhammadiyah ingin naik kelas, tentu harus mempertimbangkan modal dan kapasitas kelembagaan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (18/7/2025).
Emir menuturkan bahwa BPRS seperti Bank Syariah Matahari memang memiliki keterbatasan produk, tidak bisa menyediakan giro, dan wilayah kerjanya terbatas dibanding bank umum. Maka, jika Muhammadiyah ingin menghimpun dana lebih besar, kapasitas modal harus ditingkatkan agar tetap sesuai dengan ketentuan OJK.
“Muhammadiyah punya banyak BPRS yang tersebar di berbagai wilayah, dan kalau itu bisa dikonsolidasikan dengan baik, ditambah due diligence yang matang, maka potensi untuk memiliki BUS sendiri sangat terbuka. Tapi ya tetap perlu kehati-hatian,” tambahnya.
Emir menjelaskan kiprah Muhammadiyah di sektor keuangan bukan hal yang baru. Seperti Bank Persyarikatan Indonesia yang merupakan salah satu besutan Muhammadiyah dan saat ini telah diakuisisi dan berubah menjadi Bank Syariah Bukopin atau kini dikenal sebagai KB Bank Syariah.
| Baca Juga : Plafon Kredit Koperasi Merah Putih di Himbara, Besaran Bunga, dan Tenor yang Wajib Diketahui Pengurus |
|---|
Menurut Emir, kehadiran Bank Syariah Matahari berpotensi memperkuat ekosistem ekonomi syariah Muhammadiyah. Pasalnya, perputaran dana dari lembaga pendidikan, rumah sakit, hingga pelaku UMKM halal yang terafiliasi Muhammadiyah bisa dikelola dalam satu sistem keuangan internal.
“Kalau semua itu terhubung ke bank milik Muhammadiyah, maka uangnya berputar dalam ekosistem sendiri apalagi aset Muhammadiyah besar dan merupakan organisasi Islam terbesar di dunia,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Syariah Matahari Muhammad Iman Sastra Mihajat mengatakan pihaknya fokus memperkuat fundamental bank syariah milik Muhammadiyah tersebut. Bank Syariah Matahari saat ini sedang melakukan sosialisasi secara masif ke seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Indonesia.
“Kami saat ini ingin fokus membesarkan Bank Syariah Matahari ini setelah mendapatkan lisensi dari OJK agar mampu konsolidasi dengan AUM seluruh Indonesia sesuai amanah pimpinan. Kami yakin dengan kekuatan ekosistem yang ada jika dibangun dengan fondasi kuat, BSM akan mampu bersaing di pasar,” ujarnya.
Suasana jemaah salat Idulfitri di Lapangan Parkir Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/4/2023). JIBI/Lukman Nur Hakim.
Iman menambahkan bahwa dalam jangka menengah hingga panjang, pihaknya ingin mentransformasi layanan menjadi berbasis digital agar dapat menjangkau lebih banyak AUM secara efisien.
“Dalam 5–10 tahun ke depan, harapannya bank ini sudah bisa bertansformasi digital sehingga mampu melayani seluruh AUM di Indonesia. Kami akan andalkan pelayanan yang efektif dan prima,” katanya.
Dari sisi kinerja, Iman menyampaikan bahwa fokus utama tahun ini adalah memperkuat ekosistem internal. Konsolidasi antar-AUM ditargetkan rampung dalam 1–2 tahun mendatang.
“Harapan kami, konsolidasi ekosistem ini berhasil dalam 1–2 tahun sehingga aset kami bisa menyentuh tiga digit. Tapi dengan kondisi ekonomi global dan perlambatan ekonomi nasional, mungkin kami tidak akan terlalu agresif tahun ini,” ucapnya.
Menyoal rencana merger antar-BPRS, Iman mengungkapkan bahwa sejauh ini masih ada 17 BPRS yang berpotensi digabungkan. Namun, target menjadi BUS masih memerlukan waktu cukup panjang karena kebutuhan modal yang besar.
“Untuk target BUS masih jauh, meskipun digabung 17 BPRS yang ada. Saat ini kami memperkuat modal dan memperluas jaringan ekosistem,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas membeberkan bahwa keinginan warga Muhammadiyah untuk memiliki bank umum syariah sendiri sangat kuat. Apalagi mendapat dukungan dari regulator.
“Memang masyarakat sangat menginginkan Muhammadiyah punya BUS. Dan pihak OJK juga sangat mendukung. Untuk itu OJK meminta supaya BPRS yang ada di lingkungan Muhammadiyah agar merger,” ujar Anwar kepada Bisnis.
Menurutnya, Bank Syariah Matahari telah mulai menjajaki langkah-langkah merger tersebut, meski dilakukan secara bertahap. Saat ini, dua BPRS yang paling intensif dalam proses ini adalah BPRS di Yogyakarta dan Semarang.
Inisiatif merger, katanya, menjadi bagian dari strategi jangka panjang Muhammadiyah untuk memperkuat infrastruktur ekonomi umat, sekaligus menjawab kebutuhan terhadap lembaga keuangan syariah yang lebih besar, modern, dan terintegrasi.
Sejumlah siswa dan siswi melakukan proses belajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 14 Jakarta, Senin (16/1/2023). Bisnis/Suselo Jati
Seiring dengan hal ini, Muhammadiyah mulai mengalihkan arah likuiditasnya. Melalui surat himbauan resmi bernomor 124/HIM/1.0/C/2025, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerukan penempatan Dana Pihak Ketiga (DPK) seperti tabungan dan deposito di Bank Syariah Matahari, bank yang baru saja mengantongi izin operasional dari OJK pada 18 Juni 2025 lalu.
Imbauan tersebut ditujukan kepada seluruh unsur Persyarikatan Muhammadiyah, mulai dari organisasi otonom (ORTOM) hingga Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga sosial.
Penempatan DPK di bank syariah milik persyarikatan ini dinilai sebagai langkah penting untuk mendukung kemandirian ekonomi umat dan memperkuat sistem keuangan berbasis prinsip syariah.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan OJK berharap BSM bisa menjadi entitas cangkang yang menjadi wadah penggabungan seluruh BPRS Muhammadiyah agar bisa naik kelas menjadi BUS.
“Itu sebenarnya ganti nama dulu [menjadi BPRS Matahari], kemudian baru yang lainnya bergabung. Nanti mudah-mudahan bisa begitu. Sampai bank umum juga,” ujar Dian dalam perhelatan BSI International Expo 2025 di Jakarta, beberapa waktu lalu (26/6/2025).
OJK memang tengah mendorong konsolidasi di industri perbankan syariah, dengan target terbentuknya 3—5 bank hasil merger dalam jangka menengah. Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan daya saing terhadap BRIS dan memperbesar pangsa pasar syariah yang saat ini masih di bawah 10 persen dari total industri perbankan nasional.
