Bisnis.com, MALANG - Realisasi penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Permodalan Nasional Madani (PNM) masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah.
Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susatyo mengatakan sebelum PP terbit, maka pemerintah perlu terlebih dulu berbicara dengan DPR.
“Kemungkinan pembahasannya pada Mei-Juni, bersamaan telah selesainya masa reses dan pembahasan APBN 2016,” kata Andreas di sela-seala Pengukuhan Kelompak Usaha Mitra Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) PNM Cabang Malang di Malang, Selasa (5/5/2015).
PMN Rp1 triliun sudah merupakan komitmen pemerintah. Namun realisasinya juga tergantung pada penerimaan pemerintah, baik dari pajak maupun lainnya.
Dia berharap, pembahasan PMN untuk PNM segera rampung sehingga dananya dapat digunakan untuk pengembangan.“Mudah-mudahan seperti itu,” ujarnya.
Nantinya, penyaluran pembiayaan dari PNM akan diawasi ketat oleh DPR. Intinya, dana tersebut harus mampu mengurangi angka kemiskinan, menyerap tenaga kerja banyak, dan mengurangi angka kesenjangan kemiskinan.
Executive Vice President PNM Arief Mulyadi mengatakan dana PMN tersebut nantinya semua disalurkan kepada nasabah.
Untuk percepatan penyaluran dana PMN, PNM akan memperbanyak kantor unit. Jika PMN segera turun, maka tahun ini akan ada tambahan 150 kantor unit.
Namun jika dana PMN tidak segera turun, ucapnya, pembukaan kantor unit hanya 30 unit. “Tapi kami masih mengguna RAKP (rencana kerja anggaraan perusahaan) lama dengan asumsi tidak ada PMN,” ujarnya.
Jika PMN segera turun, maka tahun depan akan ada tambahan 150 kantor unit, sedangkan 2017 sebanyak 300 unit. “Pembukaan kantor-kantor baru terutama di Indonesia bagian timur,” ujarnya.
