Bisnis.com, JAKARTA--- Kendati terdapat pro dan kontra, Kementerian BUMN tidak menghentikan rencana mengenai penggabungan anak usaha bank syariah yang dimiliki oleh 4 emiten bank milik pemerintah.
Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan kajian mengenai perbankan syariah tersebut telah hampir final. “Kita buat opsi dan akan kita laporkan kepada Ibu Menteri,” katanya, Kamis (7/5).
Gatot mengatakan terdapat sejumlah opsi terkait wacana penggabungan PT BNI Syariah yang dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Syariah Mandiri milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT BRI Syariah milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan unit usaha syariah milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Sejumlah opsi tersebut, sambung Gatot, adalah penggabungan bank syariah tersebut menjadi satu entitas atau menjadi BUMN tersendiri. Namun, berbagai opsi itu masih harus dibicarakan oleh direksi perusahaan terkait dan pemerintah.
“Misalnya, BSM punya ekuitas Rp4,6 triliun, BRI Syariah Rp1,7 triliun, BNI Syariah Rp1,9 triliun, BTN Rp300 miliar unit usaha syariahnya, yang paling besar atau majority BSM, bisa merger di sana. Atau menjadi sesuatu yang baru. Atau konsolidasi. Atau jadi BUMN,” katanya.
Gatot belum bisa memastikan kapan penggabungan itu akan terlaksana. Menurutnya, kinerja bank syariah tersebut, kecual BNI Syariah, dianggap kurang bagus pada tahun ini. Dengan demikian, pemerintah ingin membenahi kinerja perusahaan terlebih dulu.
Selain itu, induk usaha bank syariah tersebut juga bukan tidak mungkin akan menyuntikkan modal ke anak usaha bank syariah tersebut. “Kita tahu efisiensi yang perlu kita tingkatkan. Jadi ini hal yang perlu dibenahi dulu dan juga kapitalnya,” katanya.
Gatot mengatakan rencana penggabungan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja bank syariah sesuai harapan pemerintah. Selain itu, penggabungan juga diharapkan dapat menghadirkan efisiensi.
