Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Wijaya Karya (WIKA) Bakal Garap 2 Proyek PLTU

Perusahaan konstruksi milik negara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. menambah proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke dalam daftar proyek yang bakal didanai dari hasil penawaran saham baru (right issue) pada tahun depan.
Yodie Hardiyan
Yodie Hardiyan - Bisnis.com 08 September 2015  |  04:59 WIB
Wijaya Karya (WIKA) Bakal Garap 2 Proyek PLTU
/Ilustrasi
Bisnis.com, JAKARTA--- Perusahaan konstruksi milik negara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. menambah proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke dalam daftar proyek yang bakal didanai dari hasil penawaran saham baru (right issue) pada tahun depan.
 
Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Suradi memaparkan PLTU yang bakal digarap oleh Wijaya karya antara lain PLTU Jawa V dan PLTU Jawa VII. “Yang merupakan bagian dari Mega Proyek 35.000 MW,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (7/9).
 
Sebelumnya, proyek PLTU tersebut tidak masuk ke dalam daftar proyek yang bakal didanai dari hasil right issue pada tahun depan, seperti yang pernah dipresentasikan manajemen perusahaan kepada Komisi VI DPR.
 
Seperti diketahui, emiten berkode saham WIKA itu berencana melakukan right issue pada tahun depan dengan target pengumpulan dana Rp4,7 triliun yang berasal dari investor publik dan tambahan modal negara.
 
Right issue itu bakal dilakukan apabila Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diusulkan oleh pemerintah dalam Rancangan APBN 2016 disetujui oleh DPR. Dalam paparan di Komisi VI DPR, manajemen Wijaya Karya telah mengusulkan sejumlah proyek yang bakal memperoleh manfaat dari right issue tersebut.
 
Proyek tersebut antara lain pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung, pembangunan jalan tol Soreang-Pasir Koja, jalan tol Manado-Bitung, jalan tol Samarinda Balikpapan, sistem penyediaan air minum (SPAM) Jatiluhur 5.000 liter per detik dan kereta cepat.
 
Namun, beberapa hari setelah pemaparan manajemen Wijaya Karya kepada anggota Komisi VI DPR tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno selaku kuasa pemegang saham perusahaan menyatakan bahwa Wijaya Karya tidak akan menggunakan PMN untuk keperluan kereta cepat.
 
Keputusan itu dibuat setelah pemerintah menyatakan proyek kereta cepat tidak akan didanai oleh APBN dan tidak akan dijamin oleh pemerintah. Proyek kereta cepat akan digarap oleh konsorsium BUMN dimana Wijaya Karya menjadi pemimpinnya bersama sejumlah perusahaan milik negara lainnya.
 
Suradi mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot pemerintah, diharapkan akan berdampak  positif terhadap kinerja perseroan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

wijaya karya pltu
Editor : Mia Chitra Dinisari

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top