Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR Curigai Pelindo II Melanggar UU Pelayaran

Komisi VI DPR menduga PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melanggar UU No.17/2008 tentang Pelayaran terkait perpanjangan konsesi pengelolaan terminal peti kemas di Tanjung Priok, Jakarta kepada Hutchison Port Holding (HPH).
Yodie Hardiyan
Yodie Hardiyan - Bisnis.com 17 September 2015  |  14:12 WIB
/Ilustras
/Ilustras

Bisnis.com, JAKARTA--- Komisi VI DPR menduga PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melanggar UU No.17/2008 tentang Pelayaran terkait perpanjangan konsesi pengelolaan terminal peti kemas di Tanjung Priok, Jakarta kepada Hutchison Port Holding (HPH).

Terminal peti kemas itu dikelola oleh PT Jakarta International Container Terminal (JICT) yang , saham mayoritasnya dimiliki oleh Hutchison sebesar 51% dan sisanya 48,9% dimiliki Pelindo II dan 0,1% dimiliki Koperasi Pegawai Maritim

Ketua Komisi VI DPR Hafisz Thohir menyatakan dugaan pelanggaran karena Pelindo II mengabaikan otoritas pemerintah di pelabuhan  sebagai regulator sebelum memberi konsesi kepada HPH .                                                    

“UU No.17/2008 pasal 82 dan dalam ketentuan peralihan pasal 344 menyebutkan dalam perpanjangan konsesi dengan swasta atau asing, Pelindo II harus membuat kontrak dengan pemerintah melalui Otoritas Pelabuhan. Setelah itu, baru bisa memperpanjang konsesi perpanjangan kontrak JICT,” katanya, Kamis (17/9).

 Panitia kerja yang dibentuk oleh Komisi VI DPR berencana memanggil sejumlah pihak terkait persoalan ini. Apabila diperlukan, sambung Hafisz, pihaknya akan mengunjungi HPH di Hongkong untuk mempelajari persoalan ini.

“Bila terbukti kebijakan Pelindo II memperpanjang konsesi JICT ini melanggar undang-undang termasuk PP No.61/ 2009 tentang Kepelabuhanan maka komisi VI  merekomendasikan kebijakan ini untuk dibatalkan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Richard Josst Lino mengatakan pihaknya tidak melakukan pelanggaran undang-undang karena telah berkonsultasi dengan pihak aksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara  yang menyatakan perpanjangan kontrak dapat dilanjutkan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

uu pelayaran pelindo ii
Editor : Mia Chitra Dinisari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top