Bisnis.com, JAKARTA --- Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan pemerintah telah memilih proposal China ketimbang Jepang untuk menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Menurutnya, pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan proyek kereta cepat namun dengan syarat tanpa jaminan pemerintah dan APBN. Dengan demikian, kerjasama berupa business to business antara dua pihak.
“Kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, maka yang memenuhi syarat adalah proposal China karena tidak minta jaminan pemerintah dan transaksinya business to business,” kata Rini di Komisi VI DPR, Kamis (1/10/2015).
Seperti diketahui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu sempat diperebutkan antara pihak Jepang dan China. Jepang telah berminat menggarap proyek kereta cepat di Indonesia sejak beberapa tahun lalu.
Rini sempat menyebut taksiran nilai proyek itu mencapai Rp70triliun-Rp80 triliun. “Namun, finalisasi nilai proyek masih dikerjakan, karena kami mengatakan bahwa kecepatan antara 250 km-300 km,” katanya.
Pada saat ini, konsorsium BUMN dan konsorsium China sedang menyelesaikan perjanjian kerjasama. Kedua belah pihak bakal membentuk perusahaan patungan (joint venture) untuk menggarap proyek transportasi dengan ruas sepanjang 180 km tersebut.
Konsorsium BUMN itu dipimpin oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan beranggotakan PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara VIII. Sementara itu, konsorsium China dipimpin oleh China Railway Construction Corporation Ltd.
Pendanaan untuk proyek itu antara lain berasal dari pinjaman China Development Bank. mengatakan tenor pinjaman dari CDB tersebut mencapai 40 tahun. “10 tahun grace period [masa tenggang] dan 30 tahun pengembalian,” katanya
