Bisnis.com, JAKARTA--- Komisi VI DPR dan Kementerian BUMN sepakat dividen yang harus disetorkan BUMN senilai Rp34,16 triliun dalam Rancangan APBN 2016.
Target pendapatan negara tersebut lebih tinggi Rp3 triliun dari rencana semula sekitar Rp31,16 triliun yang telah dicantumkan dalam Nota Keuangan Rancangan APBN 2016.
Dalam rencana awal, dividen Rp31,16 triliun itu terdiri dari dividen 4 bank BUMN senilai Rp6,94 triliun dan BUMN non-perbankan senilai Rp24,21 triliun.
Kesepakatan itu dibuat setelah Komisi VI DPR rapat dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan jajarannya pada Kamis (1/10). Rini mengatakan tambahan sekitar Rp3 triliun bakal berasal dari dividen yang disetor oleh BUMN yang telah go public.
Rini menyebut nama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. “Nanti akan lebih ditekankan di perusahaan tbk (emiten) yang DER (debt to equity ratio) masih rendah,” katanya di Komisi VI DPR.
Sebagian besar fraksi yang mewakili partai politik di Komisi VI menyepakati nilai dividen BUMN tersebut. Sebelumnya, dividen BUMN yang akan menjadi pendapatan negara bukan pajak tersebut juga dibahas di Badan Anggaran DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
