Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Dana Korban PHK: Kemenaker Tolak Kaji Ulang Klausul Pekerja Korban PHK Dalam Beleid JHT

Kementerian Ketenagakerjaan menolak permintaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk mengkaji Permenaker No. 19/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Manfaat Jaminan Hari Tua, terutama pasal yang melegalkan pencairan saldo JHT bagi pekerja korban PHK.
Tegar Arief
Tegar Arief - Bisnis.com 04 November 2015  |  20:35 WIB
Warga mengantre pelayanan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Solo, Selasa (1/9). Antrean terjadi pada hari pertama pencairan JHT untuk karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berhenti kerja.  - Bisnis.com
Warga mengantre pelayanan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Solo, Selasa (1/9). Antrean terjadi pada hari pertama pencairan JHT untuk karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berhenti kerja. - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan menolak permintaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk mengkaji Permenaker No. 19/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Manfaat Jaminan Hari Tua, terutama pasal yang melegalkan pencairan saldo JHT bagi pekerja korban PHK.

Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan Muji Handaya mengatakan pasal yang mengatur pekerja korban PHK bisa mencairkan saldo JHT tetap harus dimuat dalam regulasi itu.

"Klausul itu tetap harus dicantumkan, karena PHK kan tidak bisa diprediksi, setiap saat bisa terjadi," kata Muji, Rabu (4/11/2015).

Selain itu, imbuhnya, peluang revisi beleid tentang tata cara pengambilan manfaat JHT sulit dilakukan, karena ketentuan itu termuat dalam PP, yakni PP No. 60/2015 tentang perubahan PP No. 46/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

"Itu tergantung Presiden, mengubah PP tidak semudah membalikkan telapak tangan," ujarnya.

Seperti diketahui, DJSN meminta kepada pemerintah untuk kembali mengkaji regulasi yang mengatur tentang tata cara pengambilan manfaat jaminan hari tua.

Pasalnya, dengan diakomodasinya pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beleid itu, maka dampaknya pembayaran klaim JHT cukup besar karena saldo JHT dijadikan sebagai sumber pemasukan.

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, pencairan dana JHT pada kurun waktu 1-25 September tahun ini mencapai Rp1,6 triliun.

Angka ini terbilang fantastis, di mana berdasarkan jumlah tersebut maka setiap harinya pencairan dana JHT mencapai Rp64 miliar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

djsn phk jht bpjs ketenagakerjaan
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top