Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo mengamanatkan agar perbankan memacu porsi penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai minimal 30% dari total penyaluran kredit.
Menyikapi mandat presiden tersebut kalangan bank daerah tampak percaya diri. PT BPD Jabar dan Banten Tbk. (BJB), misalnya, mengaku bahwa pihaknya siap mendukung keinginan pemerintah untuk memacu porsi kredit UMKM hingga di atas 30% dari total kredit.
Pimpinan Divisi Sekretaris Korporat BJB Hakim Putratama menjelaskan, dalam upaya mendukung peningkatan porsi kredit UMKM pihaknya tidak hanya mengandalkan penyaluran pinjaman secara langsung kepada pelaku usaha melainkan bekerja sama dengan BPR serta LKM berpola linkage.
“Selain BPR dan LKM, kami juga menandatangani PKS dengan Bank Sahabat Sampoerna terkait kerja sama pemberdayaan UMKM. Kami punya program pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu untuk mereka yang sudah jadi debitur kami,” kata dia kepada Bisnis, Rabu (7/3/2018).
Pertumbuhan kredit BJB sepanjang tahun lalu mencapai 12% (yoy) atau di atas realisasi rerata kenaikan kredit industri perbankan. Persentase ini ditopang salah satunya oleh kredit UMKM yang merupakan pilar ketiga kinerja penyaluran pinjaman oleh perseroan dengan pertumbuhan 33,7% (yoy).
Selain itu, ada PT Bank Maybank Indonesia Tbk. yang juga mengaku bahwa kredit UMKM termasuk salah satu yang diprioritaskan perseroan. Dilihat dari segi pertumbuhan agaknya kredit korporasi yang tertinggi. Tapi perseroan tetap akan dorong UKM dan kredit ritel.
"Fokus kami tetap kepada tiga itu; korporasi, UKM, dan kredit ritel. Porsi masing-masing berada pada kisaran yang sama. Tapi secara pertumbuhan, kredit korporasi bisa paling tinggi," ucapnya menjawab Bisnis.
Presiden menginstruksikan menko bidang perekonomian untuk segera mengumpulkan stakeholder perbankan guna merealisasikan komitmen peningkatan proporsi penyaluran kredit UMKM. Peningkatan akses permodalan ini diharapkan dapat melahirkan pengusaha-pengusaha baru.
Jokowi melanjutkan bahwa hal itu juga bisa menjadi modal untuk mendorong kenaikan kelas dari usaha kecil ke menengah, dan usaha menengah ke skala besar. "Yang menengah dinaikkan usaha menjadi konglomerat. Indonesia memerlukan konglomerat-konglomerat baru yang berasal dari UMKM," ujarnya.
