Bisnis.com, SEMARANG — Bank Indonesia memandang potensi ekonomi dan keuangan syariah masih sangat besar dalam kegiatan ekonomi nasional, meskipun telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa waktu terakhir.
Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo mengatakan pihaknya melihat peran penting yang dapat dimainkan oleh ekonomi dan keuangan syariah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
Hal ini antara lain terkait dengan upaya mengatasi permasalahan kesenjangan dan distribusi pendapatan di masyarakat dengan memanfaatkan dana sosial keagamaan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf).
“Jika dikelola dengan tepat, ziswaf akan dapat berperan aktif dalam mewujudkan distribusi pendapatan dan distribusi kesempatan yang lebih baik, sehingga dapat berfungsi sebagai mesin penggerak baru bagi pembangunan bangsa ini,” ujarnya saat membuka Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2018 dengan tema Peningkatan Peran Pesantren dan Industri Halal dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (2/5/2018).
Ke depan, kata Agus, ekonomi Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan, seimbang, dan inklusif apabila partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan ekonomi dapat lebih ditingkatkan.
Menurutnya, meningkatnya partisipasi masyarakat tersebut, diharapkan juga akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Baca Juga
Di dunia internasional, kinerja ekonomi dan keuangan syariah juga memperlihatkan pertumbuhan yang pesat. Pada 2016, volume industri halal global mencapai US$4,15 triliun dan diperkirakan meningkat mencapai US$6,78 triliun pada 2022.
Sementara itu, Indonesia merupakan pangsa terbesar bagi produk industri halal tersebut. Pada 2016, volume pasar makanan halal di Indonesia mencapai US$169,7 miliar. “Kondisi ini menunjukkan besarnya potensi pasar Indonesia bagi produk halal,” tegasnya.
Namun di sisi lain, potensi ini juga dapat mencerminkan ancaman jika ternyata produk halal tersebut tidak dapat dipenuhi secara domestik, sehingga berimplikasi terhadap besarnya impor yang akan menekan posisi neraca pembayaran Indonesia.
