Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) mendapatkan sindikasi kredit senilai total Rp16,75 triliun bertenor 10 tahun yang diberikan oleh perbankan nasional.
Dalam pelaksanaan perjanjian pendanaan investasi ini, PLN tidak hanya menggunakan skema konvensional melainkan juga skema syariah (pembiayaan musyarakah) dengan nilai sebesar Rp13,25 triliun untuk skema konvensional dan sebesar Rp3,5 triliun skema syariah.
Pemberian sindikasi perbankan tersebut dilakukan oleh tujuh lembaga keuangan yakni Bank BRI, Bank Mandiri, BCA, Bank CIMB Niaga, SMI, Bank BNI Syariah, dan Bank BCA Syariah. Acara penandatanganan perjanjian kredit sindikasi dilakukan di Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan (23/4/2019).
Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto menjelaskan, dana dari sindikasi perbankan ini digunakan PLN untuk modal membangun gardu induk dan transmisi dalam rangka mendukung program 35 GW.
“Selain cost of fund pinjaman yang kompetitif, pendanaan sindikasi ini juga meningkatkan portofolio Rupiah pada pinjaman PLN serta menunjukkan dukungan perbankan nasional dalam mendanai pembangunan infrastruktur kelistrikan tanah air,” katanya lewat keterangan tertulis, Rabu (24/4/2019).
Dia menjelaskan, saat ini PLN berupaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan listrik dan melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pada waktu yang sama perseroan juga melakukan efisiensi internal.
Hasil dari program-program investasi yang telah dilakukan PLN dari tahun ke tahun kini memberikan perkembangan yang cukup signifikan bagi kondisi kelistrikan di Indonesia.
Berdasarkan Laporan Ease of Doing Business (EoDB) World Bank, indikator Getting Electricity/Kemudahan Mendapatkan Listrik, peringkat Indonesia di antara 190 negara yang disurvei semakin membaik, yaitu peringkat 33 pada tahun 2019 yang sebelumnya 38 di tahun 2018, dan di peringkat 49 pada tahun 2017.
“Hal ini membuktikan bahwa PLN terus berusaha memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan iklim investasi atas infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia,” tuturnya.
Sebelumnya pada 20 Februari 2019 lalu, Menteri ESDM telah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik 10 (sepuluh) tahun ke depan, PLN telah merencanakan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik.
Beberapa di antaranya yakni total pembangkit tenaga listrik sebesar 56.395 MW, total jaringan transmisi sepanjang 57.293 kms, total gardu induk sebesar 124.341 MVA, total jaringan distribusi sepanjang 472.795 kms, dan total gardu distribusi sebesar 33.730 MVA.
Selain itu PLN juga terus mendorong pengembangan energi terbarukan dengan target penambahan pembangkit energi terbarukan sebesar 16.714 MW untuk mencapai target bauran EBT minimum 23% pada tahun 2025. Pemerintah juga terus mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan yaitu penerapan teknologi PLTU Clean Coal Technology (CCT).
Sementara itu, bauran gas dijaga sebesar minimum 22% pada tahun 2025, guna mendukung integrasi pembangkit EBT yang bersifat intermittent (Variable Renewable Energy).
“Kami akan selalu membuka kerja sama dengan lembaga keuangan bank maupun nonbank untuk penyediaan dana pembangunan infrastruktur kelistrikan. Kerja sama ini akan semakin meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan investasi di Indonesia, dengan ketersediaan listrik yang semakin andal,” ujarnya.
