Genjot Inklusi Keuangan, Pegadaian Bangun Kolaborasi dengan BUMN dan Mitra

Pegadaian membangun kolaborasi program layanan dengan 7 BUMN serta 14 perusahaan swasta dan UMKM, dalam rangka mewujudkan inklusi layanan industri keuangan.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 05 September 2019  |  22:54 WIB

Bisnis.com, BANDUNG — PT Pegadaian (Persero) membangun kolaborasi program layanan dengan 7 Badan Usaha Milik Negara atau BUMN serta 14 perusahaan swasta dan UMKM, dalam rangka mewujudkan inklusi layanan industri keuangan. Selain kolaborasi, Pegadaian pun memperkuat digitalisasi sebagai motor pendorong kinerja.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman antara Pegadaian dengan PT Pos Indonesia (Persero), PT Len Industri (Persero), PT Bio Farma (Persero), PT Pindad (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Dahana (Persero), PT INTI (Persero), dan berbagai perusahaan lainnya.


Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto menjelaskan banyak potensi sinergi yang dapat dijajaki, terutama setelah Pegadaian melakukan berbagai transformasi. Menurut dia, sinergi diperlukan di era revolusi digital untuk menciptakan nilai tambah dari setiap perusahaan.

"Namanya perusahaan pasti punya kelemahan, di sisi lain perusahaan punya kekuatan. Kalau itu digabungkan akan menciptakan nilai tambah yang luar biasa," ujar Kuswiyoto usai acara penandatanganan kerja sama, Kamis (5/9).


Kuswiyoto menjelaskan, kerja sama tersebut membuka peluang bagi Pegadaian untuk menggarap captive marketdari mitra-mitra yang telah bekerja sama. Adapun, sejak Maret 2019 hingga Agustus 2019, Pegadaian telah melaksanakan kolaborasi bisnis 19 BUMN, 8 perusahaan swasta, 29 perguruan tinggi, dan 4 asosiasi di seluruh Indonesia. 

Dia menambahkan, saat ini pihaknya tengah menggenjot pemasaran layanan digital seperti tabungan emas, gadai saham dan obligasi, pembiayaan talangan untuk haji dan umroh, serta kartu pembayaran berbasis rekening tabungan emas.


Pegadaian pun menurutnya tengah menjajaki kerja sama pelayanan dalam skala global untuk menjangkau pasar warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Saat ini, menurut Kuswiyoto, pihaknya tengah berkomunikasi dengan dua institusi keuangan, salah satunya di Malaysia.


"Kami akan menyasar Tenaga Kerja Indonesia [TKI] dan Tenaga Kerja Wanita [TKW]. Pertama, untuk menabung emas, naik haji, jadi mereka akan lebih tertata keuangannya. Terutama [yang ditawarkan adalah] tabungan emas," ujar dia.


Pengembangan tersebut menurutnya ditopang oleh infrastruktur digital yang telah dikembangkan Pegadaian. Menurut Kuswiyoto, pihaknya menggelontorkan dana Rp500 miliar untuk pengembangan infrastruktur digital, sebagai penopang seluruh layanan digital Pegadaian.


Dia menjelaskan, layanan keuangan bagi WNI yang berdiaspora tersebut ditargetkan untuk diluncurkan pada Oktober 2019. Saat ini produk tersebut tengah dikaji oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


"Masih menunggu [izin dari] OJK. OJK mengizinkan kami untuk piloting dulu, mudah-mudahan tidak ada hambatan," ujar dia.


Diektur Jaringan dan Layanan Keuangan Pos Indonesia Ihwan Sutardiyanta yang turut hadir dalam acara tersebut menjelaskan, perkembangan bisnis yang terjadi di era disrupsi teknologi perlu dihadapi dengan sinergi.


Selain sejalan dengan semangat sinergi BUMN, kerja sama dengan Pegadaian pun menurutnya berjalan karena terdapat kapabilitas dari masing-masing perusahaan untuk mencapai peluang bisnis yang ada.

Terlebih, menurut Ihwan, Pegadaian dan Pos Indonesia memiliki banyak kesamaan, seperti segmen pasar, persebaran kantor cabang, dan sama-sama bergerak di sektor ritel.


"Kita sama-sama melakukan mapping, tidak hanya pos, kira-kira apa yang bisa kita sinergikan antara BUMN dengan mitra korporasi lainnya," ujar Ihwan.


Dia pun menjelaskan, sinergi antar perusahaan harus berorientasi jangka panjang tetapi dimulai dengan mengoptimalkan potensi quick win atau kerja sama tercepat yang mungkin dilakukan.


"MoU kalau tidak punya quick qin akan menjadi Memorandum of Unertainty, sehingga harus didorong agar menjadi Memorandum of Understanding," ujar dia.
 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pegadaian, inklusi keuangan

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top