Bank Daerah Tidak Kebagian Kue Pembangunan Infrastruktur

Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menilai anggotanya belum optimal menyalurkan kredit pada proyek di daerah. Padahal setiap tahun ada banyak proyek dengan total nilai ratusan triliun milik pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk menggenjot fungsi intermediasi.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 02 Oktober 2019  |  14:49 WIB
Bank Daerah Tidak Kebagian Kue Pembangunan Infrastruktur
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan ruas jalan tol Becakayu di Jakarta, Selasa (16/7/2019). - Bisnis/Triawanda Tirta Aditya

Bisnis.comJAKARTA – Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menilai anggotanya belum optimal menyalurkan kredit pada proyek di daerah. Padahal setiap tahun ada banyak proyek dengan total nilai ratusan triliun milik pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk menggenjot fungsi intermediasi.

Ketua Umum Asbanda Supriyatno menjelaskan bahwa selama 5 tahun terakhir fokus pemerintah adalah melakukan pembangunan hingga ke daerah. Bukan hanya terkait dengan pembangunan jalan tol, tapi juga jalan penghubung dan juga sejumlah fasilitas umum.

“Pada periode selanjutnya pembangunan masih akan berlanjut. Kalau BPD semua bisa ramai-ramai masuk ke sana, ini bisa meningkatkan kredit signifikan,” katanya kepada Bisnis, Selasa (1/10/2019).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan sepanjang paruh pertama 2019, pertumbuhan kredit BPD berada di bawah industri, atau 7,8% secara tahunan (year-on-year/yoy). Kondisi ini juga terjadi pada penghujung 2018, di mana kredit BPD naik 8,3% yoy, sedangkan industri menutup buku dengan pertumbuhan dua digit.

Supriyatno memproyeksi bahwa pertumbuhan kredit BPD bisa mencapai dua digit bila agresif mengambil kue pembiayaan proyek pemda. Namun memang hal ini tidak semudah itu dilakukan.

Selain dapat menggenjot laju intermediasi, penyaluran kredit kepada pemda cenderung aman. Nilai kredit yang dicairkan telah mendapat jaminan penuh dari pemerintah.

Asbanda dalam hal itu telah melakukan pendekatan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Asosiasi meminta kementerian dapat memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk mengambil fasilitas pinjaman guna mempercepat pembangunan.

Selain itu, pemda juga biasanya terkendala dengan masa jabatan kepala daerah. Proyek bernilai besar yang memiliki waktu pengerjaan melampaui periode jabatan akan sulit mendapatkan persetujuan pemerintah untuk mendapat pembiayaan dari bank.

BPD juga kerap terkendala dengan batas minimum penyaluran kredit (BMPK). Terkait hal tersebut, BPD dapat menjalin kerja sama untuk menyalurkan kredit sindikasi bersama bank daerah lainnya.  

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bpd

Editor : Hendri Tri Widi Asworo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top