Bisnis.com, JAKARTA - Wacana penutupan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) santer digaungkan oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, wacana tersebut dinilai tidak bagus untuk persepsi investor.
Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Aviliani menyampaikan rencana tersebut berpotensi menghilangkan kepercayaan investor terhadap pemerintah.
"Investor justru akan memandang pemerintah tidak memiliki rencana yang matang dalam membentuk lembaga-lembaga strategisnya," katanya, Rabu (22/1/2020).
Meski demikian, Aviliani setuju masih banyak yang perlu diperbaiki, baik dalam perundang-undangan maupun kelembagaan internal OJK.
"Tetapi kalau merasa itu [pengawasan OJK] tidak efektif, harusnya hanya menyarankan perbaikan, bukan membakar dapurnya," katanya.
Aviliani berpendapat, OJK perlu membuat aturan yang ketat terhadap pelaku industri keuangan non bank (IKNB) termasuk finansial teknologi.
Baca Juga
Menurutnya, permasalahan yang kini mencuat lebih dikarenakan tata kelola serta implementasi good corporate governance yang masih kurang.
"Ke depan, penerapan GCG ini memang perlu disetarakan. Karena bagaimana pun semua sektor nantinya penting untuk dijaga stabilitasnya," ujarnya.
Seperti diketahui sejumlah anggota dewan memprotes fungsi pengawasan OJK karena mencuat sejumlah kasus pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Aasuransi Jiwa Bersama Bumiputera, dan PT Asabri (Persero). Bahkan, beberapa legisator meminta OJK dibubarkan saja.
