Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Penyelesaian Tunggakan Jiwasraya Cegah Risiko Sistemik

Pemerintah diharapkan segera mencari solusi untuk menyelesaikan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), utamanya dalam pemulihan tingkat solvabilitas perusahaan.
Puput Ady Sukarno & Bambang Supriyanto
Puput Ady Sukarno & Bambang Supriyanto - Bisnis.com 05 Februari 2020  |  16:32 WIB
Meneg BUMN Erick Thohir (tengah) bersama Wakil Menteri Kartika Wirjoatmajo (kedua kanan) dan Dirut Jiwasraya Hexana Tri Sasongko (kiri) saat mengikuti rapat kerja Panja Jiwasraya bersama komisi VI di Gedung Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020). Dalam raker tersebut Panja meminta Kementerian BUMN segera membayarkan polis asuransi nasabah yang dimulai pada bulan Maret 2020.ANTARA FOTO - Muhammad Iqbal
Meneg BUMN Erick Thohir (tengah) bersama Wakil Menteri Kartika Wirjoatmajo (kedua kanan) dan Dirut Jiwasraya Hexana Tri Sasongko (kiri) saat mengikuti rapat kerja Panja Jiwasraya bersama komisi VI di Gedung Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020). Dalam raker tersebut Panja meminta Kementerian BUMN segera membayarkan polis asuransi nasabah yang dimulai pada bulan Maret 2020.ANTARA FOTO - Muhammad Iqbal

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diharapkan segera mencari solusi untuk menyelesaikan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), utamanya dalam pemulihan tingkat solvabilitas perusahaan.

Ekonom Universitas Gajah Mada Yanuar Rizky memandang, jika defisit likuiditas dan insolvabilitas perseroan tak kunjung membaik, masalah itu berpotensi menimbulkan risiko sistemik ke industri asuransi. Terlebih, jumlah nasabah Jiwasraya tercatat mencapai sekitar 7 juta orang.

"Karena kalau dibiarkan berlama-lama dan berlarut-larut akibatnya akan berdampak sistemik," ujar Yanuar, Rabu (5/2/2020).

Dia menjelaskan, risiko sistemik dapat terjadi ketika para nasabah dan investor sudah tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap industri jasa keuangan asuransi. Apalagi, katanya, Jiwasraya juga tengah dihadapkan pada kasus hukum perihal adanya dugaan korupsi yang melibatkan direksi lama dan para pemain pasar modal.

Dampaknya sudah terasa. Transaksi di pasar modal mulai turun, ditandai dengan tren negatif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang kembali menukik ke level di bawah 6.000.

"Di samping menjual produk JS Saving Plan yang bersifat investasi, kan ada juga beberapa produk lain yang dijual. Kalau sekarang dibiarkan berlarut-larut, itu juga bisa berdampak terhadap asuransi lain," kata Yanuar.

Oleh karena itu, Yanuar menegaskan pemerintah harus segera mengambil langkah konkret atas permasalahan Jiwasraya. Sementara untuk pihak otoritas dan regulator, mereka dapat membantu Kejagung mencari para pelaku yang sengaja menggoreng saham, mencari manajer investasi yang diduga turut terlibat.

"Kalau pelaku dituntut pidana kemudian dijatuhi hukuman, kan kita bisa masuk di UNCAC. UNCAC pernah juga digunakan Amerika pada 2008. Jadi begitu diputuskan bermasalah, kita bisa pakai aturan UNCAC itu untuk kembalikan kerugian negara melalui asetnya," katanya.

Seperti diketahui, wacana penyehatan Jiwasraya sudah dibahas dalam beberapa Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI dan XI bersama Kementerian BUMN dan Keuangan.

Dalam rapat tersebut, sejumlah opsi penyehatan pun mengemuka mulai dari pembentukkan anak usaha, penerbitan subdebt oleh holding asuransi, hingga skenario privatisasi dan upaya penguatan permodalan serta solvabilitas Jiwasraya melalui cash atau non cash.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jiwasraya
Editor : Surya Mahendra Saputra
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top