Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berencana untuk menyuntikkan modal ke PT Bank Muamalat Indonesia. Namun, pengelola dana haji ini akan berhati-hati dalam menentukan nilai investasi.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Investasi Beny Witjaksono mengatakan pihaknya memiliki kemampuan investasi langsung sebesar 20 persen dari total aset dan sebesar 10 persen dari total aset dengan skema investasi lainnya. Saat ini, BPKH memiliki aset kelolaan senilai Rp123 triliun.
Beny menyebutkan dalam PP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, tidak memperbolehkan investasi rugi.
"Kami juga terus mempelajari kondisi Muamalat ini. Bagaimana pun, aset yang kami kelola adalah uang jamaah. Kami harus mampu memenuhi aturan itu," katanya kepada Bisnis, Jumat (6/3/2020).
BPKH telah lama menjadi pemegang saham di Bank Muamalat meski dengan porsi yang sangat kecil. Saat ini, BPKH memiliki rencana untuk meningkatkan porsi sahamnya guna mengoptimalkan aset kelolaan.
"Kami punya rencana dan telah mengajukan proposal ke OJK dan Bank Muamalat. Namun, semua nantinya tergantung pada otoritas yang mengacu pada aturan yang berlaku," katanya.
Baca Juga
Penyuntikan modal oleh BPKH pun dapat berupa tier 2, atau bahkan tier 1, dan sangat tergantung dari perundingan nanti.
Adapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan lampu hijau kepada Al-Falah sebagai calon investor. Konsorsium bentukan Ilham Habibie bersama CP5 Hold Co 2 Limited itu akhirnya direstui oleh otoritas untuk menyuntikkan dana ke Bank Muamalat.
Ilham, putra sulung Presiden ketiga RI B.J. Habibie, awalnya mencoba masuk ke Muamalat melalui PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. (PADI) pada akhir 2017. Pada September 2018, dia kembali berusaha dengan menggawangi konsorsium bersama Arifin Panigoro, Lynx Asia, dan SSG Capital Hong Kong. Namun, dua rencana itu kandas.
Bersama Al-Falah pun, sebenarnya tak langsung membuahkan hasil positif. Pasalnya konsorsium itu sempat mendapat resistensi dari OJK pada 2019. Rencananya tersendat karena jumlah setoran dana ke escrow account (rekening penampung) dianggap kurang dari angka yang diminta OJK.
Baru lah pada awal tahun ini, lampu hijau datang dari Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.
Menurut Dirut Bank Muamalat Achmad K. Permana, kemampuan Al-Falah dalam penyuntikan modal pada tahun ini sampai Rp3,2 triliun. Adapun kebutuhan modal untuk tier satu perusahaan adalah Rp2 triliun.
Sesuai dengan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Desember 2019, Bank Muamalat akan melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI dengan skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Jumlah saham baru yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 32,9 miliar lembar saham.
Dengan asumsi harga Rp100 per lembar saham berarti dana yang dikumpulkan senilai Rp3,2 triliun. "Nah, di investor nanti akan menentukan apa mau langsung Rp3,2 triliun atau ditambah dengan subdate modal tier dua. Yang jelas, itu tier satu Rp3,2 triliun," kata Permana, baru-baru ini.
Sebagai informasi, angka ini cukup mendekati dengan permintaan OJK yang sebelumnya meminta dana disetor minimal Rp4 triliun. Angka tersebut adalah separuh kebutuhan tambahan modal Bank Muamalat yang menurut taksiran OJK sebesar Rp8 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
