Bisnis.com, JAKARTA - Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) menginisiasi formulasi kebijakan baik industri maupun ekonomi berbasis syariah. Adapun berbagai produk yang menjadi target termasuk keuangan, perbankan hingga zakat dan wakaf.
Menteri Keuangan yang juga Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Sri Mulyani menargetkan dikeluarkannya kebijakan guna mendorong industri atau kegiatan ekonomi bersifat syariah lebih inklusif. Langkah itu agar skala syariah dapat lebih besar. Rencana tersebut ditargetkan dilakukan dalam empat tahun mendatang.
“Itu mulai dari keuangan, produk-produk keuangan, apakah itu perbankan, asuransi, pasar modal. Akan tetapi kita juga bicara soal sosial fund, zakat, dan wakaf dan tadi sudah banyak beberapa program untuk mengembangkan seperti indeks wakaf, indek zakat dan mengembangkan instrumennya,” katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/3/2020).
Sri Mulyani menyebut telah menyampaikan rencana tersebut melalui berbagai forum akademisi seperti forum rektor dan agenda yang bersifat edukasi. Dia menargetkan adanya kesadaran yang lebih luas terkait pengembangan ekonomi syariah.
IAEI lanjutnya akan memulai langkah itu dari usaha kecil menengah seperti program pemerintah ultra mikro, Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga kredit perumahan di mana produk tersebut dapat memberikan pilihan mengenai produk bersifat syariah.
“Sampai kepada inovasi baru seperti yang baru diterbitkan oleh pemerintah yaitu Sukuk Wakaf Linked, ini yang baru saja kita terbitkan merupakan suatu produk baru yang kita harapkan akan makin membuat masyarakat sadar bahwa instrumen syariah bukan sesuatu yang eksklusif yang ruwet yang kita nggak ngerti,” terangnya.
Sementara itu di sektor rill, IAEI berencana memulai dengan program halal food sampai pada bidang jasa seperti tourism. Berbagai konsep tersebut akan dibahas dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah [KNEKS]. Dia Sri Mulyani, KNEKS dapat membantu mendesain aturan sehingga masuk dalam program pemerintah.
“Yang paling penting dari masyarakatnya, tadi disampaikan Wapres, kita sudah banyak menyediakan policy instrumen namun penumpangnya nggak banyak. Jadi kita edukasi awarness itu menjadi sangat penting,” ujarnya.
Sementara itu, Dewan Pertimbangan IAEI Jusuf Kalla menilai bahwa ekonomi islam harus lebih efisien untuk dapat menyasar lebih banyak pengguna. "Kalau dia lebih rumit dan tidak efisien maka sulit konsekuensinya bukan hanya ekonomi islam formalitasnya tapi juga harus lebih efisien dan adil," kata mantan Wakil Presiden itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
