Bisnis.com, JAKARTA - Tantangan perbankan, terutama bank pembangunan daerah (BPD) setelah pandemi Covid-19 berakhir akan semakin berat karena perlu mendorong pertumbuhan fungsi intermediasi.
Direktur Utama BPD DIY Santoso Rohmad mengatakan persoalan yang dihadapi industri jasa keuangan saat ini adalah memberikan keringanan atau restrukturisasi kredit.
Namun, ketika virus corona berakhir, tugas selanjutnya yang harus dilakukan industri jasa keuangan, terutama BPD yang bergerak di daerah untuk menyalurkan fungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Apalagi, sesuai dengan teori Hammer and Dance oleh Tomas Pueyo, tantangan masih akan terus dihadapi oleh masyarakat setelah pandemi Covid-19 berakhir. Lantaran hal tersebut, BPD DIY dengan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah program yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Salah satu skema yang disiapkan yakni penyelamatan koperasi dengan memberikan kredit lunak semacam kredit usaha rakyat (KUR). Kemudian, nantinya, subsidi bunga pada kredit tersebut akan diberikan oleh pemerintah daerah.
"Perlu sentuhan dari kami agar pasca pandemi, mereka [UMKM dan badan usaha di daerah] bisa bangkit lagi dengan program kami. Ini dilakukan bersama-sama dengan pemda," katanya dalam Webinar dengan tema Andil BUMD dalam mendukung pemerintah daerah menangani Covid-19 dan penyelamatan perekonomian, Rabu (6/5/2020).
Menurutnya, dengan banyaknya jumlah UMKM di Yogyakarta, BPD DIY juga dihadapkan dengan perlu menyelesaikan restrukturisasi kredit ribuan debitur dalam waktu singkat. Saat ini layanan pengajuan kredit sudah menggunakan teknologi digital seperi layanan email, whatsapp maupun pesan singkat.
Baca Juga
Selain itu, BPD DIY juga mengaku telah melakukan gerakan sapa UMKM, yakni terutama pedagang kecil dengan plafon kredit Rp1 juta sampai RP10 juta dengan bantuan pangan.
"Bantuan tersebut diberikan karena sejak adanya Covid mereka libur berjualan," katanya.
Sementara itu, untuk mendukung UMKM, BPD DIY mengharapkan penyaluran bantuan sosial yang disalurkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dapat disalurkan bank pembangunan daerah. Nantinya, BPD akan menggunakan jalur distribusi yang dapat menggerakkan roda perekonomian pedesaan seperti e-warung.
"Kami juga harus ambil inisiatif penyaluran, karena daerah ada program, bantuan non tunai akan berputar di BPD DIY kalau kreatif jalankan, bantuan tunai ambil di e-warung, pemberdayaan masyarakat dan kami support permodalannya," katanya.
