Bisnis.com, JAKARTA -- Permintaan kredit infrastruktur diproyeksi baru akan pulih pada kuartal IV/2020 mengikuti sektor lainnya. Saat ini, hanya bank-bank besar yang dinilai masih menyasar sektor tersebut.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan hingga Maret 2020 terlihat bahwa pertumbuhan kredit untuk sektor konstruksi masih bertumbuh sebesar 9,12 persen. Realisasi tersebut berada di atas total pertumbuhan kredit secara keseluruhan sebesar 7,95 persen.
Tingginya realisasi tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa pada Maret lalu, dampak dari pandemi Covid-19 belum mengenai sektor infrastruktur pemerintah.
Namun, dalam perkembangannya telah terjadi pengalihan besar-besaran APBN untuk pengananan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga membuat beberapa proyek terpaksa ditunda.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, pengalihan dana tersebut mencapai Rp44,58 triliun. Pengalihan dana ini akan menghambat pertumbuhan kredit baru di sektor konstruksi.
Menurutnya, permintaan kredit yang sempit ditambah dengan penyaluran yang selektif, membuat hanya bank umum kelompok usaha (BUKU) IV yang masih menyasar sektor tersebut.
Baca Juga
"Kredit konstruksi yang aman cenderung didominasi oleh bank BUKU IV, sebesar kurang lebih 47,38 persen," katanya kepada Bisnis, Senin (15/6/2020).
Dia berpendapat, ke depan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah masih akan cenderung mengalokasikan dananya untuk pembangunan infrastruktur.
Hal ini juga sesuai dengan arah kebijakan pemerintah untuk memberikan memulihkan perekonomian nasional pasca pandemic Covid-19 melalui multiplier dari pengeluaran pemerintah.
Josua memperkirakan bank-bank BUKU IV masih akan menyasar infrastruktur pemerintah sebagai salah satu alternatif sektor penyaluran kredit.
"Namun, permintaan kredit dari sisi ini, diproyeksikan baru pulih setidaknya hingga kuartal IV/2020 mendatang," katanya.
Corporate Secretary (Corsec) BRI Amam Sukriyanto sebelumnya mengatakan kredit yang diberikan kepada proyek infrastruktur, terutama milik pemerintah, dapat dilakukan melalui pembiayaan sindikasi maupun skema lainnya.
Pemberian kredit ke proyek infrastruktur pemerintah dinilai penting karena merupakan salah satu program prioritas untuk meningkatkan konektivitas dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
"Secara prinsip BRI siap memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut melalui pembiayaan sindikasi ataupun skema lainnya," katanya kepada Bisnis, Senin (15/6/2020).
Hingga akhir kuartal I 2020, BRI telah menyalurkan kredit infrastruktur senilai Rp94 triliun. Sebesar Rp47,5 triliun atau 50,53 persen di antaranya disalurkan ke perusahaan BUMN.
