Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan memastikan kondisi likuiditas bank BUMN masih cukup melimpah dengan tambahan penempatan dana dari pemerintah senilai Rp30 triliun diharapkan mampu memberikan kredit bagi sektor riil.
Selain itu, tambahan dana tersebut juga diharapkan dapat mendukung pemberian pinjaman ke bank lain melalui interbank call money.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan tugas bank BUMN selain menyalurkan kredit ke sektor riil juga menjadi supplier dalam interbank call money. Sejumlah bank pembangunan daerah (BPD) maupun bank perkreditan rakyat (BPR) dapat mengajukan bantuan likuditas ke bank BUMN dan BPD juga bisa menjadi penyalur likuiditas untuk BPR.
Menurutnya, saat ini kondisi likuditas bank selain anggota himpunan bank milik negara (Himbara) berbeda-beda. OJK pun menyambut baik skema penempatan dana pemerintah Rp30 triliun tersebut untuk menjaga likuiditas perbankan saat ini.
“Suka tidak suka, supplier interbank call money adalah Bank Himbara, ada Rp30 triliun atau tidak, BPD pasti ke bank himbara, BPR itu juga banyak ke Himbara. Kita perkuat untuk memberikan multiplier effect pada bank lain dan BPR,” katanya, Senin (29/6/2020).
Sementara itu, OJK juga mendorong Bank Himbara yang mendapatkan penempatan dana pemerintah Rp30 triliun untuk agresif menyalurkan kredit. OJK akan memerinci penyaluran kredit bank Himbara atas penempatan dana pemerintah tersebut.
Baca Juga
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Bank Mandiri akan ditargetkan menyalurkan kredit senilai Rp21 triliun ke sektor produktif, padat karya, ketahanan pangan, dan mendukung sistem logistik nasional.
Bank BRI akan mendukung rencana bisnis berupa rencana ekspansi kredit UMKM 6 bulan ke depan sebesar Rp122,50 triliun dengan komposisi segmen mikro sebesar 88,87% atau Rp 108,80 triliun.
Bank BNI akan melaksanakan ekspansi kredit pada sektor riil untuk korporasi, usaha menengah dan kecil serta consumer loan dalam 3 bulan ke depan senilai Rp15,04 triliun.
Bank BTN akan melakukan penyaluran kredit pada Juli – Desember 2020 sebesar Rp30,03 triliun yang didominasi oleh penyaluran KPR serta kredit lainnya di sektor perumahan.
“Kami akan lakukan rapat koordinasi, secara khusus akan kami monitor, sebagai bagian monitoring business plan perbankan,” katanya.
