Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

BNI Mau Rombak Direksi, Ganti Wadirut?

BNI akan mengadakan RUPSLB pada 2 September 2020 dengan agenda perubahan susunan pengurus perseroan.
Azizah Nur Alfi
Azizah Nur Alfi - Bisnis.com 12 Agustus 2020  |  13:52 WIB
Nasabah bertransaksi di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Bank Negara Indonesia (BNI) di Jakarta, Kamis (11/6). Bisnis - Nurul Hidayat
Nasabah bertransaksi di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Bank Negara Indonesia (BNI) di Jakarta, Kamis (11/6). Bisnis - Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September 2020. Mata acara yang akan dibahas yaitu perubahan susunan pengurus perseroan.

Corporate Secretary BNI Meiliana mengkonfirmasi RUPSLB yang digelar bulan depan itu terkait dengan pergantian Wakil Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo.

Namun, terkait siapa yang bakal menggantikan Anggoro dan menduduki posisi wakil direktur utama, perseroan menyerahkan kandidat yang akan mengisi posisi tersebut kepada pemegang saham. 

Begitu pula, terkait kemungkinan pergantian direksi lainnya akan diserahkan kepada pemegang saham. "Iya [agenda ganti Wadirut], semua tergantung pemegang saham," katanya, Rabu (12/8/2020).

Sebelumnya, Anggoro Eko Cahyo yang ditetapkan sebagai Wakil Direktur Utama BNI dalam RUPS Tahunan pada 20 Februari 2020, tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Iya benar [Anggoro] tidak lolos [fit and proper test]," ujar salah satu sumber internal OJK pada pertengahan Juni kemarin. 

Dalam pengumuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19 Juni 2020, Corporate Secretary BNI Meiliana menyampaikan RUPS tahunan perseroan yang diselenggarakan pada 20 Februari 2020 telah melakukan pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, anggota direksi dan dewan komisaris bank yang telah diangkat dalam RUPS wajib mendapatkan persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan.

Berdasarkan keputusan Dewan Komisioner OJK, terdapat satu orang anggota direksi perseroan yang tidak mendapat persetujuan OJK. "Perseroan berkomitmen untuk mematuhi hasil dari penilaian kemampuan dan kepatutan OJK tersebut," paparnya dalam keterbukaan itu

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bni direksi bank bumn
Editor : Annisa Sulistyo Rini
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top