Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bos BI Ungkap Skema Burden Sharing Bisa Berlanjut pada 2021, Jika ...

Hingga 24 September 2020, Bank Indonesia mencatat total realiasi pembelian SBN di pasar perdana, termasuk burden sharing untuk pendanaan APBN 2020 mencapai Rp234,65 triliun.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 28 September 2020  |  16:27 WIB
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan melalui streaming di Jakarta, Selasa (14/4 - 2020). Dok. Bank Indonesia
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan melalui streaming di Jakarta, Selasa (14/4 - 2020). Dok. Bank Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan sisa pembelian surat berharga negara (SBN) dengan skema pembagian beban atau burden sharing atau menanggung beban secara bersama-sama dengan pemerintah yang belum sepenuhnya diserap akan dialokasikan untuk tahun depan.

Hingga 24 September 2020, Bank Indonesia mencatat total realiasi pembelian SBN di pasar perdana, termasuk burden sharing untuk pendanaan APBN 2020 mencapai Rp234,65 triliun.

Jika dirincikan, pembelian SBN berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan pada 16 April 2020 di pasar perdana sesuai dengan mekanisme pasar telah mencapai Rp51,17 triliun dalam 22 kali lelang yang dilakukan pemerintah.

Perry menjelaskan realisasi ini hanya mencapai 10 persen, lebih rendah dari kapasitas BI sesuai kesepakatan seharusnya yang bisa menyerap hingga 25 persen dari jumlah SBN yang dilelang pemerintah.

"Ada pertanyaan kenapa realisasinya rendah, karena pasar sudah bisa menyerap, padahal kami standby buyer bisa membeli 25 persen," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/9/2020).

Sementara itu, untuk realisasi pembelian SBN berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan kedua, pada 7 Juli 2020, untuk public goods telah mencapai Rp183,48 triliun. Berdasarkan kesepakatan, BI membeli SBN untuk public goods sebesar Rp397,56 triliun.

BI juga mencatat realisasi pembelian SBN untuk non-public goods baru mencapai Rp 44,38 triliun dari total sebesar Rp177,03 triliun. Perry mengatakan pembelian SBN untuk skema burden sharing ini masih rendah karena sejalan dengan realisasi anggaran yang dilakukan pemerintah.

"Ya itu perlu waktu untuk realisasi anggaran, bagaimana genjot realisasi anggaran, Insyaallah bisa terus dilakukan. Dari Rp177 triliun baru [terealisasi] Rp44 triliun," katanya.

Perry menjelaskan, berdasarkan keputusan bersama yang pertama, pembelian SBN oleh BI akan tetap dilanjutkan pada 2021 dan 2022, di mana BI berperan sebagai standby buyer hingga 25 persen dari jumlah yang dilelang pemerintah.

Di samping itu, pembelian SBN berdasarkan keputusan bersama kedua, telah disepakati hanya berlaku tahun ini. Namun, jika pembelian SBN tidak sepenuhnya terealisasi pada tahun ini, kata Perry akan dialokasikan untuk tahun depan.

"Kalau tidak teralisasi semua, bisa di-carry over tahun depan, kalau realisasinya belum semuanya," jelas Perry.

Dia menambahkan, tentunya BI akan terus memantau realisasi pembelian SBN pada tahun ini, baik pembelian di pasar perdana maupun untuk public goods dan non-public goods.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan skema burden sharing atau menanggung beban bersama yang disepakati dengan Bank Indonesia hanya berlaku untuk tahun ini. Namun, BI disebut tetap menjadi pembeli siaga atau standby buyer surat berharga negara (SBN) hingga 2022.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bank indonesia perbankan perry warjiyo
Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top