Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bumiputera Terancam Sanksi Pidana jika Tak Penuhi Perintah OJK

Hal tersebut tercantum dalam salinan surat OJK bernomor S-35/D.05/2020 dengan keterangan waktu Kamis (1/10/2020).
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 15 Oktober 2020  |  12:49 WIB
Pejalan kaki melintas di dekat gedung Wisma Bumiputera di Jakarta - Bisnis
Pejalan kaki melintas di dekat gedung Wisma Bumiputera di Jakarta - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan adanya ketentuan pidana jika Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tidak melaksanakan perintah tertulis, salah satunya mengenai pembentukan Rapat Umum Anggota atau RUA.

Hal tersebut tercantum dalam salinan surat OJK yang diperoleh Bisnis bernomor S-35/D.05/2020 dengan keterangan waktu Kamis (1/10/2020). Surat bertajuk Perintah Tertulis itu disampaikan oleh otoritas kepada RUA Bumiputera, atau yang sebelumnya bernama Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Riswinandi menjelaskan bahwa otoritas sudah memberikan perintah tertulis kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bumiputera untuk memproses pembentukan RUA.

Otoritas menugaskan komisaris dan direksi perseroan untuk membentuk panitia pemilihan peserta RUA, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) 87/2019. Pembentukan panitia sudah diperintahkan sejak PP tersebut terbit, tetapi hingga kini belum kunjung terdapat realisasi dari pihak Bumiputera.

"Dalam rangka melaksanakan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang 21/2011 tentang OJK, kepada RUA diperintahkan wajib mendukung dan tidak menghambat proses pembentukan RUA melalui panitia pemilihan peserta RUA," tulis Riswinandi dalam salinan surat yang diperoleh Bisnis pada Kamis (15/10/2020).

OJK pun menegaskan bahwa terdapat sanksi pidana bagi pihak-pihak yang menghambat atau tidak melaksanakan perintah tertulis dari otoritas. Hal tersebut diatur dalam Pasal 53 dan 53 UU 21/2011.

"Terdapat ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, menghambat pelaksanaan, dan/atau tidak melaksanakan Perintah Tertulis," tulis Risiwnandi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

asuransi OJK ajb bumiputera 1912
Editor : Annisa Sulistyo Rini
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top