Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah dalam menggratiskan vaksin bagi seluruh penduduk dinilai dapat mencegah ledakan beban kas negara di masa depan, karena ancaman kesehatan masyarakat akan membebani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan bahwa pemerintah harus memfokuskan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk vaksinasi. Penanganan pandemi Covid-19 harus sepenuhnya ditangani oleh pemerintah.
Menurutnya, vaksinasi merupakan upaya preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat. Fokus dalam pelaksanaan upaya preventif sendiri merupakan salah satu amanat dari jaminan sosial yang kontekstual dengan penanganan pandemi.
"Daripada anggaran untuk kuratif, pengobatan, mending jor-joran di preventif. Kalau vaksinasi tidak diseriuskan, apalagi dikomersialisasikan, kuratifnya akan lebih tinggi, ujung-ujungnya beban bagi APBN," ujar Timboel kepada Bisnis, Rabu (16/12/2020).
Dia menyatakan bahwa keputusan pemerintah untuk menggratiskan vaksin bagi seluruh masyarakat merupakan langkah yang tepat. Rencana awal dengan memberikan 30% vaksin gratis dan 70% berbayar atau mandiri menurutnya bukan merupakan kebijakan yang berorientasi penanganan pandemi.
"Kalau skema yang berbayar, kayak yang penting ada vaksin gitu lho, tapi mengesampingkan prinsip penanganan pandemi dan keadilannya. Strateginya harus dihadang dulu, preventif," ujar Timboel.
Baca Juga
Kebijakan vaksinasi gratis itu pun menggugurkan kekhawatiran sebelumnya bahwa hanya sebagian peserta miskin di BPJS Kesehatan segmen PBI yang mendapatkan vaksin. Kondisi itu dikhawatirkan mempersulit vaksinasi bagi sebanyak mungkin masyarakat.
Presiden Joko Widodo akhirnya memastikan bahwa vaksin Covid-19 akan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Hal itu dilakukan setelah pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat terkait program vaksinasi.
"Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang dan perhitungan ulang mengenai keuangan negara dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis, sekali lagi gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," ujar Jokowi pada Rabu (16/12/2020).
Presiden Jokowi pun memerintahkan jajaran kabinet, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
