Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Sulselbar meyakini rencana untuk melantai di bursa akan jauh lebih cepat. Hal ini seiring dengan wacana aturan permodalan anyar dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Umum Bank Sulselbar Irmayanti Sultan menyampaikan perseroan memiliki rencana untuk melantai di pasar saham pada 2023 atau 2024.
Namun, rencana tersebut terpaksa di-review kembali agar daya saing tetap terjaga dengan wacana aturan permodalan baru.
"Kami ada rencana IPO pada 2023 atau 2024. Namun, rencana ini akan kami review lagi. [Kemungkinan lebih cepat?] iya," katanya kepada Bisnis, Selasa (12/1/2021).
Dia menyampaikan perusahaan akan berupaya untuk tetap berada di kelompok II, agar daya saing tetap terjaga. Perseroan tidak ingin modal yang terbatas justru memangkas kemampuan perseroan yang saat ini sudah memiliki banyak produk termasuk di sisi digital.
Untuk penguatan permodalan, Irma mengatakan perseroan mengandalkan pertumbuhan organik, yakni dari percetakan laba. Laba tahun lalu masih mampu dijaga di posisi Rp639 miliar.
"Meski akan ada sedikit pengurangan dari pembagian dividen tetapi tetap akan kuat dalam meningkatkan modal inti," ujarnya.
Di luar itu, dia menyebutkan perseroan tetap mendapat komitmen dari setoran modal dari pemerintah. Untuk tahun ini, Irma memperkirakan pemerintah daerah masih mampu menambah modal sekitar Rp100 miliar.
Adapun, Irma menyebutkan kinerja fungsi intermediasi tahun ini akan lebih baik dari 2020. Ekspansi pun akan semakin kuat didukung dengan digital banking yang semakin diminati oleh nasabah.
"Saya belum bisa sebutkan angka pastinya, karena menunggu persetujuan OJK. Namun, akan lebih baik dari realisasi tahun lalu. Ekonomi sudah mulai membaik kok," imbuhnya.
Sebelumnya, Irmayanti menuturkan posisi kredit konvensional perseroan per 17 Desember 2020 sudah mencapai Rp18,57 triliun, atau naik 5,7 persen year to date.
"Pertumbuhan kami sangat baik, dan bahkan itu belum termasuk dengan pembiayaan syariah kami," sebutnya.
Dia menuturkan perseroan mendorong penyaluran kredit produktif khusus untuk pelaku usaha ultra mikro dalam pemanfaatan penempatan dana pemeirntah.
Di luar itu, sesuai imbauan kepala BKN agar aparatur sipil negara juga mencari sumber penghasilan lain di luar gaji, perseroan pun memiliki skema pembiayaan ASN memiliki usaha.
"Ini juga menjadi sebuah saluran kredit baru bagi perseroan yang mendorong kredit usaha mikro kami ke depan," sebutnya.
.jpg?w=348&h=261)
