Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menyatakan tidak memiliki rencana penggalangan dana yang ditujukan untuk peningkatkan penyaluran kredit, pada tahun ini.
Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan perseroan selalu memiliki plafon untuk melakukan issue bond secara berkelanjutan dan itu sewaktu-waktu bisa diefektifkan.
"Tetapi melihat jumlah dana yang sekarang sangat cukup untuk menumbuhkan kredit, maka rights issue atau issue bond yang terkait untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam rangka penyaluran kredit, untuk sementara plafon mungkin belum kami gunakan," katanya pada Kamis (21/1/2021).
Sunarso kembali menegaskan bahwa rights issue maupun instrumen penggalangan dana lainnya yang ditujukan untuk peningkatan penyaluran kredit, belum diperlukan. Sebab, likuiditas dirasa cukup untuk meningkatkan penyaluran kredit.
"Artinya kita masih menumbuhkan kredit dengan likuiditas yang ada. Rights issue untuk meningkatan pertumbuhan kredit belum diperlukan," imbuhnya.
Sebelumnya, BRI dikabarkan sedang menjajaki rencana untuk mengumpulkan setidaknya US$1 miliar melalui rights issue. Rencana tersebut dalam rangka memperkuat basis modalnya untuk mempersiapkan potensi akuisisi. Namun, manajemen BRI telah menampik informasi ini.
Di sisi lain, Kementerian BUMN berencana melakukan penggabungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) untuk mengakselerasi akses keuangan UMKM.
Dikutip dari pemberitaan Bisnis pada November tahun lalu, sumber Bisnis menyebut akhir tahun ini diharapkan aksi korporasi antara tiga perusahaan sektor keuangan pelat merah itu bisa dieksekusi.
Sumber yang mengetahui informasi itu berbisik bahwa ada dua skema yang sedang diajukan ke pemegang saham untuk melebur dua perusahaan pembiayaan pelat merah itu di bawah bank berkode saham BBRI tersebut.
Skema pertama, adalah BRI mengakuisisi PT Pegadaian dan PT PNM. Adapun, skema kedua, adalah berbentuk holding perusahaan pembiayaan UMKM.
“Skema akuisisi yang menguat diusulkan kepada pemerintah,” ujar sumber tersebut kepada Bisnis, Kamis (12/11/2020).
