Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Serikat Pekerja Minta Kasus Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Diusut Tuntas

Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan meminta Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan tanpa tekanan apapun.
Peserta BP Jamsostek berkomunikasi dengan petugas pelayanan saat mengurus klaim melalui layar monitor dan tanpa kontak langsung di Kantor Cabang BP Jamsostek di Menara Jamsostek, Jakarta, Jumat (10/7/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Peserta BP Jamsostek berkomunikasi dengan petugas pelayanan saat mengurus klaim melalui layar monitor dan tanpa kontak langsung di Kantor Cabang BP Jamsostek di Menara Jamsostek, Jakarta, Jumat (10/7/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi serikat pekerja menilai bahwa penegak hukum harus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan dengan transparan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan pekerja. BPJS pun harus menjaga performa layanan di tengah penyelidikan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menjelaskan bahwa pihaknya melakukan komunikasi yang intens dengan BPJS Ketenagakerjaan saat isu dugaan korupsi mencuat. KSPN telah memperoleh sejumlah penjelasan dan data dari pihak BPJS.

Ristadi pun meminta agar Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan tanpa tekanan apapun. Konfederasi serikat pekerja akan mengedepankan azas praduga tak bersalah terkait penyidikan kasus tersebut.

"Kami yang mewakili jutaan peserta BPJS [Ketenagakerjaan] tentu meminta kepada Kejaksaan Agung untuk usut tuntas, objektif, transparan, tanpa ada tekanan dari siapapun, baik tekanan politik atau kepentingan lain," ujar Ristadi dalam konferensi pers tiga konfederasi serikat pekerja, Senin (8/2/2021).

Dia pun meminta Kejaksaan Agung untuk segera mengumumkan kepada publik terkait perkembangan dan temuan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi BPJS. Hal tersebut bertujuan agar kasusnya menjadi terang benderang dan menghindari kegaduhan di kalangan pekerja.

Selain itu, KSPN dan konfederasi serikat pekerja lainnya pun meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk kooperatif selama proses penyelidikan. Badan itu pun harus tetap menjaga performa pelayanan kepada para peserta.

"Kami minta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk tetap menjaga performa pelayanan ke peserta, anggota-anggota kami, supaya tidak menjadi kegaduhan di bawah. Ada tekanan kondisi psikis, pengaruh ke pelayanan, kami dorong agar tidak berpengaruh ke pelayanan yang dilakukan teman-teman BPJS," ujar Ristadi.

Selain KSPN, konferensi pers itu pun dihadiri oleh Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban dan Presiden DPP Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia (K-Sarbumusi) Syaiful Bahri Anshori.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper