Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Mantan Bos BI Pertanyakan Motivasi Revisi RUU Sektor Keuangan

Soedradjad, yang merupakan Bos BI periode 1993 sampai dengan awal 1998, mempertanyakan motivasi dari upaya “perbaikan” RUU Sektor Keuangan.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 19 April 2021  |  18:58 WIB
Karyawan keluar dari pintu salah satu gedung Bank Indonesia di Jakarta, Senin, (20/1/2020).  Bisnis - Abdullah Azzam
Karyawan keluar dari pintu salah satu gedung Bank Indonesia di Jakarta, Senin, (20/1/2020). Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Soedradjad Djiwandono mempertanyakan urgensi revisi Rancangan Undang-Undang Sektor Keuangan, yang kini tengah dibahas oleh DPR sebagai Prolegnas Prioritas 2021.

Soedradjad, yang merupakan Bos BI periode 1993 sampai dengan awal 1998, mempertanyakan motivasi dari upaya “perbaikan” RUU Sektor Keuangan.

“Mau mengganti sesuatu yang sekarang berjalan, mestinya karena melihat yang berjalan ini tidak berjalan dengan benar. Kalau sudah benar, ngapain harus diubah, kan begitu,” kata Soedradjad dalam webinar ‘RUU Sektor Keuangan: Akankah Kembali ke Sistem Sentralistis?’, Senin (19/4/2021).

Menurutnya, terdapat sejumlah hal yang ingin dimasukkan dalam revisi RUU. Salah satunya adalah pengawasan perbankan secara terpadu. Soedrajad memaparkan fungsi tersebut dulunya merupakan kewenangan dari Bank Indonesia pada saat dirinya menjabat, dan kini dipegang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Soedradjad mempertanyakan terkait dengan wacana mengembalikan sistem sentralistis dalam pengawasan perbankan secara terpadu. “Kenapa tidak pengawasan sistem keuangannya saja yang lebih harus diterpadukan? Ini hal yang kembali mungkin saya sendiri ikut mempertanyakan,” tanya Soedradjad.

Selain pengawasan perbankan secara terpadu, Soedrajad menjelaskan beberapa hal lainnya yang akan diubah dalam revisi RUU tersebut. Misalnya, tindak lanjut pengawasan perbankan, serta penanganan permasalahan bank seperti likuditas atau kapital. Lalu, penataan ulang dari kewenangan kelembagaan dan sanksi apabila hal tersebut tidak tercapai.

Adapun, Soedrajad mengatakan saat dirinya menjabat sebagai Gubernur BI, institusinya bukan merupakan lembaga yang independen. Periode kepimpinan Soedrajad berada di bawah kepemimpinan era Presiden Soeharto.

“Bahkan Gubernur [BI] pada saat itu diberi pangkat Menteri. Gubernur BI pada saat itu pejabat tinggi negara dan sejajar dengan Menteri. Dan dalam sistem kabinet presidensial kita, semua Menteri adalah pembantu Presiden. Jadi, jelas tidak ada independensi dari Bank Sentral,” jelasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bank indonesia uu keuangan negara
Editor : Ropesta Sitorus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top