Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian BUMN mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp2 triliun untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan nilai usulan PMN untuk BTN pada 2022 adalah Rp2 triliun.
"BTN Rp2 triliun, ada pengembangan bisnis," ujarnya pada Kamis (8/7/2021).
Sementara, dalam paparan Erick tertulis tujuan PMN senilai Rp2 triliun untuk BTN yaitu penguatan modal untuk meningkatkan Tier I Capital dan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR). Rata-rata imbal hasil investasi 5 tahun di BTN (ROE) 16,88 persen.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menambahkan dari sisi modal, BTN merupakan salah satu yang paling rendah di antara bank-bank dalam skala yang sama atau di antara peers. Dalam beberapa tahun terakhir, perseroan lebih mengandalkan capital tier 2 dengan penerbitan bond.
Oleh karena itu, pemerintah ingin melakukan penguatan modal, terlebih BTN merupakan bank prioritas karena menjadi penyalur perumahan subsidi FLPP. Tiko, sapaan akrabnya, menyatakan usulan awal adalah rights issue dengan dengan total penghimpunan Rp5 triliun dan PNM di kisaran Rp3 triliun.
Namun, pihaknya mempertimbangkan opsi rights issue Rp5 triliun dengan PNM Rp2 triliun atau dengan opsi lainnya, yakni right issue di Rp3,3 triliun dengan PNM tetap di kisaran Rp2 triliun.
"Itu untuk mempertahankan porsi kepemilikan pemeirntah dan juga untuk menjaga keikutsertaan pemilikan saham minoritas," sebutnya.
Dia melanjutkan BTN masuk dalam prioritas karena pemerintah ingin perseroan tetap aktif melaksanakan program FLPP pemerintah untuk mendukung program sejuta rumah.
"Ini krusial khususnya pasca Covid-19 diharapkan dapat mendorong perumahan subsidi dengan target 1 juta rumah yang dibeli masyarakat," katanya.
Adapun, secara total pemerintah mengusulkan PMN senilai Rp72,449 triliun kepada 12 BUMN. Selain BTN, pemerintah juga mengusulkan PMN kepada BNI senilai Rp7 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
