Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) selaku induk holding BUMN ultra mikro memastikan bakal bergerak cepat untuk memuluskan integrasi holding pasca rampungnya aksi rights issue yang bakal segera ditempuh.
Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan bahwa mandat yang diberikan oleh pemerintah kepada BRI dalam memimpin holding ini bertujuan untuk memastikan terjadinya kolaborasi bisnis, sehingga memungkinkan bagi peningkatan efisiensi dalam pendanaan bagi pelaku usaha ultra mikro.
Setelah PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) bergabung menjadi anak usaha BRI, perseroan tancap gas untuk mewujudkan sharing resources sehingga pelaku usaha ultra mikro yang tertekan akibat pandemi segera tertolong.
Supari mengatakan setidaknya ada tiga langkah utama yang bakal diprioritaskan BRI usai holding ini resmi terbentuk.
Pertama, integrasi data antara BRI, Pegadaian, dan PNM. Menurutnya, saat ini ada 21 juta data yang dimiliki masing-masing entitas dan siap untuk diintegrasikan.
Melalui integrasi itu, Holding UMi dapat merancang produk secara bersama-sama sehingga memungkinkan pelaku usaha ultramikro mendapatkan layanan keuangan yang komprehensif.
Selain itu, langkah ini menjadikan nasabah PNM dan Pegadaian akhirnya bisa mengakses perbankan.
“Jadi, meningkatkan inklusi dengan menawarkan produk-produk ketiga entitas ini. Dengan inklusi, kualitas [pelaku usaha ultra mikro] makin bagus. Inklusi kan [meningkatkan] kemakmuran,” katanya kepada Bisnis, Rabu (28/7/2021).
Kedua, mengintegrasikan jaringan kantor atau co-location. Dengan demikian, ketika Pegadaian atau PNM ingin berekspansi ke daerah yang potensial, mereka dapat memanfaatkan kantor cabang BRI yang terdekat. Hal ini diperkirakan bisa menekan biaya operasional.
Ketiga, berbagi sumber daya manusia. BRI saat ini memiliki relationship manager hingga 28.000 orang, Pegadaian lebih dari 4.000 orang, dan PNM sekitar 3.000 hingga 4.000 orang.
"Jika seluruh SDM ini disatukan, kapasitasnya menjadi sangat besar untuk melayani pelaku usaha ultra mikro," jelasnya.
Sebagai informasi, saat ini emiten berkode saham BBRI ini sedang berproses untuk menerbitkan saham baru dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak untuk memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue. Perseroan akan melepas 28,68 miliar saham seri B dengan nominal Rp50 per saham.
Namun, BRI belum mengumumkan harga pelaksanaan dari rights issue. Pemerintah selaku pemegang saham pengendali perseroan, dengan kepemilikan saat ini sebesar 56,75 persen, akan mengambil bagian atas seluruh HMETD yang menjadi haknya dengan melakukan inbreng atas saham milik pemerintah pada Pegadaian dan PNM, masing-masing 99,99 persen.
