Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memberikan tanggapan terkait permintaan Presiden RI Joko Widodo agar persyaratan kredit usaha rakyat (KUR) dipermudah.
Sebelumnya, Jokowi ingin skema penyaluran KUR terus disempurnakan sebagaimana karakteristik UMKM.
Hal tersebut ditanggapi oleh Direktur Bisnis Mikro BRI Supari. Dia mengatakan selama ini salah satu kendala yang dihadapi calon debitur untuk mengajukan KUR ialah terkait jaminan atau agunan sebagai persyaratan kredit.
“Permudah itu kan yang selama ini kita terjemahkan, khususnya terkait dengan agunan pinjaman,” ujar Supari di Jakarta pada Kamis (2/9/2021).
Supari mengatakan sejak Juli 2020, skema penyaluran KUR tanpa agunan telah disesuaikan oleh pemerintah. Di mana sejak 1 Juli 2021, batas atas KUR tanpa agunan dinaikan dari semula Rp50 juta menjadi Rp100 juta.
Untuk KUR super mikro sampai dengan Rp10 juta tanpa agunan, KUR mikro di atas Rp10 juta sampai Rp50 juta tanpa agunan, KUR kecil di atas Rp50 juta sampai Rp100 juta tanpa agunan.
“Di atas Rp100 juta sesuai dengan penilaian dan kebijakan bank penyalur masing-masing,” jelas Supari.
Supari pun menambahkan saat ini harus ada sosialisasi untuk mendorong penyaluran KUR, karena saat ini masyarakat yang lebih tertarik untuk melakukan kredit di nonlembaga keuangan, dengan pertimbangan pencairan uang lebih cepat.
“Masyarakat lebih senang ke pelepas uang. Oleh karena itu Himbara [Himpunan Bank Milik Negara] sudah membangun layanan-layanan yang bisa setara dengan layanan pelepas uang atau rentenir,” tambah Supari.
Supari pun menutup dengan mengatakan BRI bersama bank plat merah lainya sudah mempunyai infrastruktur dan sumber daya manusia yang kuat untuk memperluas penyaluran KUR ke berbagai daerah.
"BRI punya agen yang hampir 500.000, BNI punya agen, Bank Mandiri punya agen, BTN juga punya agen. Belum lagi para RM [relationship manager] yang tersebar di seluruh Indonesia,” tutup Supari.
