Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Minta Pelaku Jasa Keuangan Digital Aktif Dongkrak Literasi Masyarakat

Berbagai inovasi dari sisi keuangan digital diharapkan dapat memberikan manfaat luas dan mendorong ekonomi inklusif. Khususnya untuk lapisan menengah ke bawah yang sebelumnya belum berperan aktif dalam sistem keuangan.
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan terkait perkembangan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (23/8/2021)/BPMI Setpres
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan terkait perkembangan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (23/8/2021)/BPMI Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo berpesan bahwa di era digitalisasi dan sharing economy yang semakin marak ini, pelaku industri jasa keuangan harus ikut aktif mendongkrak literasi masyarakat Indonesia.

Hal ini diungkapnya dalam acara virtual bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Virtual Innovation Day 2021 terkait ekosistem keuangan digital, Senin (11/10/2021).

"Saya titip kepada OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini, untuk memastikan inklusi keuangan terus kita kejar, yang harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital masyarakat," ungkapnya.

Harapannya, berbagai inovasi dari sisi keuangan digital memberikan manfaat luas dan mendorong ekonomi inklusif. Khususnya untuk lapisan menengah ke bawah yang sebelumnya belum berperan aktif dalam sistem keuangan.

Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar menjadi raksasa ekonomi digital, yang nantinya memiliki ekonomi terbesar dunia ke-7 di 2030.

Momentum ini harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan, bertanggung jawab, dan memiliki mitigasi risiko yang kuat.

Jangan sampai perkembangan teknologi yang cepat ini tak dijaga berkaitan keamanan konsumen, tindak pidana keuangan masih marak terjadi, dan bunga tinggi masih terjadi untuk praktik pinjaman online.

"Pembiayaan fintech juga harus didorong untuk kegiatan produktif. Membangun kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, membantu UMKM melakukan transaksi digital, serta membantu UMKM naik kelas," tambahnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkap bahwa pihaknya terus mencoba dalam jalur yang benar berkaitan hal tersebut. Contohnya, telah munculnya aturan untuk bank digital dan di sektor industri keuangan non-bank (IKNB).

"Upaya ini diharapakan membuka ruang bagi UMKM yang akan mengakses pembiayaan, semua jadi lebih murah dan lebih cepat," ujarnya.

OJK pun meyakini bahwa para pelaku industri jasa keuangan digital tak akan lupa untuk terus mendorong inklusi keuangan mencapai target 90 persen pada 2024, karena indeks terkini pun telah meningkat dari 67,8 persen di 2016 ke 76 persen pada 2019.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Aziz Rahardyan
Editor : Azizah Nur Alfi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper