Bisnis.com, JAKARTA -- Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien mengatakan, rencana penerapan kelas rawat inap standar di program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) akan dilakukan secara hati-hati dan diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan baru di masyarakat.
Sampai saat ini, kata Muttaqien, pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait masih melakukan simulasi-simulasi terkait rencana penerapan standardisasi kelas rawat inap tersebut.
"Ini masih berproses. Sudah terbentuk Pokja JKN yang diinisiasi oleh DJSN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, serta para pakar dan akademisi, bagaimana untuk mendesain dari manfaat JKN ke depan, baik manfaat medis berupa KDK [kebutuhan dasar kesehatan] maupun manfaat nonmedis yang berupa dari kelas rawat inap standar," ujarnya, Kamis (30/12/2021).
Baca Juga
Ia tak memungkiri penerapan standardisasi ini akan berdampak terhadap besaran besaran tarif INA-CBG’s, tarif kapitasi, dan besaran iuran JKN. Hitungan besaran tarif masih dalam kajian seiring masih berjalannya pembahasan KDK dan mekanisme kelas rawat inap standar.
Namun, dia memastikan penetapan besaran iuran nantinya akan memperhatikan kemampuan bayar iuran dari peserta, serta memperhatikan inflasi dan biaya kebutuhan kesehatan yang ada.
"Tentu kami akan sangat hati-hati, jangan sampai ini menimbulkan kegaduahn baru. Niat kami menjalankan amanah UU SJSN [Sistem Jaminan Sosial Nasional] untuk terciptanya keadilan bagi peserta JKN," kata Muttaqien.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
asuransi kesehatan djsn BPJS Kesehatan jkn
