Ini Empat Misi Darwin Cyril Noerhadi jika Terpilih Jadi Ketua DK OJK

Bisnis.com, JAKARTA — Calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Darwin Cyril Noerhadi menyampaikan bahwa pasar keuangan Indonesia masih memiliki ruang yang sangat besar untuk berkembang.

Dia memaparkan empat visi dan tiga misi jika nantinya terpilih menjadi Ketua DK OJK untuk periode 2022 - 2027.

Darwin menyampaikan, visi tersebut adalah pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi masyarakat dan konsumen, pilar ekonomi nasional yang berdaya saing global, dan memajukan kesejahteraan UMKM.

Keempat visi ini akan direalisasikan dengan tiga misi, di antaranya membangun industri jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tanggap untuk menumbuhkan pasar keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

Dia mengatakan, total aset perbankan di Indonesia saat ini masih belum optimal, yaitu baru mencapai 35 persen dari PDB, jauh lebih rendah dari Singapura yang mencapai 273 persen.

“Artinya, kita perlu menumbuhkan aset bank lebih cepat dari PDB sehingga suatu saat, 5 tahun lagi, aset perbankan kita di atas PDB,” katanya dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit & proper test di Komisi XI DPR RI, Rabu (6/4/2022).

Di samping itu, nilai kapitalisasi pasar modal per PDB Indonesia baru mencapai 46 persen dan ini masih rendah dibandingkan Singapura yang mencapai 233 persen.

Demikian pula aset institusi keuangan non-bank yang baru mencapai kisaran 4 hingga 5 persen, jauh dari optimal dibandingkan Singapura yang mencapai kisaran 32 hingga 47 persen.

Menurutnya, kondisi ini dikarenakan penetrasi dan literasi yang masih rendah terhadap pentingnya asuransi dan dana pensiun, serta tumpang tindihnya peraturan dan program.

“Tiga situasi di industri yang masih banyak ruang untuk bisa ditingkatkan dan optimalisasi pelaksanaan fungsi dan kewenangan OJK baik dari formulasi kebijakan, pelaksanaan aturan yang efektif, pemeriksaan dan penyidikan bila ada hal yang terjadi, pemberian bagi pelaku yang melanggar, termasuk perlindungan konsumen,” kata dia.