Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Polemik Hapus Kelas Rawat Inap BPJS, BPJS Watch: Sebaiknya Ditunda

Bila implementasi KRIS tidak dipertimbangkan secara matang, pencapaian target universal health coverage akan makin sulit.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 17 Mei 2022  |  20:41 WIB
Peserta mengantre di salah satu kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta, Selasa (22/2/2022).  - Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Peserta mengantre di salah satu kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta, Selasa (22/2/2022). - Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA — Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai implementasi kelas rawat inap standar (KRIS) atau penghapusan kelas rawat inap dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN) sebaiknya ditunda.

Menurut Timboel, masih banyak hal yang perlu dipersiapkan dalam implementasi KRIS, termasuk terkait besaran tarif iuran yang dibayarkan peserta BPJS Kesehatan dan sosialisasi kepada masyarakat. Tenggat waktu pelaksanaan pada 1 Januari 2023 dinilai terlalu sempit untuk menyiapkan implementasi KRIS.

"BPJS Watch meminta dengan kondisi saat ini KRIS dan KDK [kebutuhan dasar kesehatan] ditunda saja, paling tidak KRISnya, karena bagaimanapun juga perlu kesiapan-kesiapan. Regulasi belum selesai, kemudian bagaimana sosialisasinya, dan sebagainya," ujarnya dalam acara peluncuran buku Menyulam Program JKN Menjadi Andalan dan Kebanggaan Bangsa Indonesia, Selasa (17/5/2022).

Dia juga memandang bahwa besaran iuran yang akan ditetapkan harus dapat terjangkau oleh peserta mandiri. Ia khawatir iuran yang terlalu tinggi dapat meningkatkan jumlah peserta yang menunggak iuran.

"Terkait iuran juga apakah nanti Rp75.000? Menurut saya, ini akan terjadi penumpukan orang lagi yang menunggak khususnya peserta kelas 3. Kalau kelas 1 dan 2 alhamdulillah turun dari Rp150.000 ke Rp75.000, dari Rp100.000 ke Rp75.000. Tapi bagaimana yang mayoritas di mandiri?" katanya.

Menurutnya, bila implementasi KRIS tidak dipertimbangkan secara matang, pencapaian target universal health coverage akan makin sulit nantinya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri menyebutkan bahwa proses penyiapan KRIS JKN saat ini berada dalam tahap perumusan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas layanan JKN. Potensi dampak penerapan KRIS telah dipetakan. DJSN bersama Kementerian Kesehatan juga telah menyusun pentahapan implementasi KRIS JKN.

“Kami berupaya agar tenggat regulasi, yakni revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dapat terpenuhi di 2022. Revisi Perpres tersebut akan mengatur beberapa kebijakan, mulai dari manfaat Jaminan Kesehatan Nasional, pendanaan JKN, mekanisme belanja JKN ataupun tarif layanan,” jelas Asih belum lama ini, dikutip dari laman resmi DJSN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BPJS Kesehatan jkn BPJS Watch
Editor : Muhammad Khadafi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top