Bisnis.com, JAKARTA – Rumor PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. mengakuisisi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kembali bergulir. Setelah sempat disinggung oleh DPR beberapa waktu lalu, wacana itu kini diungkap oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Ma'ruf Amin di sela kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Teknologi Riau, Kamis (25/8/2022), menyatakan bahwa pemerintah memiliki wacana untuk mengakuisisi Bank BTN melalui BNI.
Dia menjelaskan BNI diarahkan untuk mencaplok BTN, sedangkan unit usaha syariah (UUS) dari emiten bank berkode saham BBTN tersebut diambil oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS). Tujuannya untuk mengonsolidasikan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara.
“Memang ada rencana tadinya itu kan untuk mempersedikit jumlah Bank Himbara, sehingga Bank BTN itu syariahnya nanti diambil BSI, konvensionalnya diambil BNI, tetapi sekarang itu masih dalam tahap wacana,” ungkap Wapres.
Sebelum diungkapkan oleh Wapres, rapat kerja antara Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang digelar pada awal Juni 2022 juga memunculkan rumor serupa.
Dalam rapat tersebut Anggota Komisi VI DPR dari fraksi PKB Nasim Khan mencoba mengonfirmasi kabar terkait dengan rencana akuisisi antarbank pelat merah ini. Rumor tersebut, lanjutnya, disebut telah memicu kegaduhan di internal Bank BTN.
Baca Juga
“Pak Erick, saya lupa soal akuisisi yang disampaikan teman-teman, masalah BTN dan BNI. Ini sampai sekarang juga tidak ada kabarnya, tetapi di dalam tubuh BTN sendiri sudah gaduh,” ujar Nasim dalam rapat tersebut.
Sementara itu, Anggota komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) M. Sarmuji menilai bahwa akan ada banyak konsekuensi yang ditanggung oleh sejumlah pihak jika terjadi penggabungan antara BNI dan BTN.
“Kalau itu digabungkan, konsekuensinya akan banyak sekali dan kompleksitasnya akan tinggi sekali karena ini belum ada rencana lebih detail, maka kami tanyakan,” pungkasnya.
Kementerian BUMN dalam kesempatan itu belum memberikan respons terkait kabar akuisisi oleh BNI. Komisi VI DPR lantas memberikan waktu kepada kementerian untuk memberikan jawaban tertulis paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan dari anggota komisi.
Jika ditelusuri lebih jauh, wacana BNI untuk mengambil alih BTN telah bergulir sejak 2005. Berdasarkan pemberitaan koran Tempo edisi 9 Agustus 2005, wacana pengakuisisian BTN pertama kali diungkapkan oleh Direktur Utama BNI saat itu yakni, Sigit Pramono.
BNI diketahui berkeinginan mengakuisisi Bank BTN karena ingin merangsek ke bisnis perumahan. Namun, dalam pemberitaan tersebut, bukan hanya BNI tetapi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) juga dikabarkan ingin membeli BTN.
Kala itu, ide konsolidasi bank milik pemerintah semakin meluas. Sigit Pramono bahkan sempat mengusulkan agar BNI, BTN, dan Bank Mandiri merger. Tujuannya, agar bank BUMN bisa mengimbangi bank asing yang modalnya kuat.
Namun, Kodradi yang menjabat sebagai Direktur Utama Bank BTN pada 2005, menolak wacana merger tersebut. Pasalnya, dia menilai merger harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk budaya karyawan dan nasabah.
TANGGAPAN BNI
Dalam perkembangan terkini, pihak BNI menyatakan belum ada pembicaraan dan arahan terkait dengan wacana mengakuisisi Bank BTN. Emiten bank berkode saham BBNI ini disebut masih berfokus pada sejumlah agenda transformasi yang telah dicanangkan.
Sekretaris Perusahaan BNI Mucharom menjelaskan bahwa perseroan selalu mendukung rencana pengembangan bisnis oleh pemerintah. Hal ini dengan mempertimbangkan aspek bisnis, yang memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan, serta dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham serta negara.
“Terkait dengan wacana akuisisi BTN, dapat kami sampaikan, bahwa sampai dengan saat ini hal tersebut belum ada arahan tindak lanjut dari pemegang saham untuk menjadikan aksi korporasi [corporate action],” pungkasnya, Sabtu (27/8/2022).
Menurutnya, BNI tengah fokus mengeksekusi agenda transformasi perusahaan yang telah dicanangkan dan menempatkan prioritas optimalisasi kontribusi perusahaan anak, yang sedang mengembangkan beberapa rencana strategis di bank digital, securities dan multifinance.
