Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta memberi keberpihakan kepada pelaku usaha ultra mikro dengan memberikan subsidi bunga atas pinjaman yang diterima. Kelompok pelaku usaha awal ini menanggung bunga lebih besar dibandingkan segmen kredit usaha rakyat (KUR).
Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid meminta kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin Erick Thohir memberikan subsidi bunga pinjaman bagi UMKM Ultra Mikro (UMi). Dia menilai beban bunga yang ditanggung oleh pelaku UMi terlalu berat sehingga mempersulit mereka untuk berkembang.
Saat rapat kerja (Raker) Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, Jumat (9/9/2022), Nusron mengatakan ada ketimpangan antara bunga yang diberikan kepada pelaku UMKM Ultra Mikro dengan UMKM penerima kredit usaha rakyat (KUR).
Dia mengatakan kredit yang dibebankan bank kepada pelaku ultra mikro sekitar 24 persen-30 persen, sedangkan UMKM penerima KUR bunganya hanya 3 persen - 6 persen. Padahal, menurut Nusron, secara ekonomi UMKM Ultra Mikro kelasnya di bawah UMKM penerima KUR.
"Padahal kelasnya [UMKM] ultra mikro di bawah [UMKM] KUR. Yang diatas mendapat subsidi, yang dibawahnya tidak dapat. Padahal teori subsidi di mana pun yang paling rentan atau yang di bawah, yang mendapat subsidi," kata Nusron seperti dikutip dari kanal Youtube Komisi VI DPR RI, Minggu (11/9/2022).
Dia berharap agar Kementerian BUMN memberikan subsidi bunga kredit bagi kelompok UMi untuk memberi ruang pelaku usaha naik kelas. Politisi Partai Golkar ini memberi contoh pelaku ultra mikro yang mengambil pinjaman Rp2 juta alhasil mereka harus mengembalikan total Rp2,6, juta.
Baca Juga
"Supaya ada subsidi bunga untuk ultra mikro, tidak perlu sama dengan KUR, katakanlah 12 persen sehingga cicilannya itu menjadi berkurang," kata Nusron.
Isu beban bunga bagi nasabah UMi yang besar ini menjadi alasan pemerintah membentuk holding dengan menempatkan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) berada di bawah BRI. Dengan dukungan dana murah BRI, ditargetkan bunga bagi nasabah UMi dapat lebih rendah dari yang dibebankan saat ini.
Sedangkan untuk KUR, pemerintah menargetkan penyaluran pada 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk 2024 sebesar Rp585 triliun. Adapun pada tahun ini, pemerintah menetapkan plafon KUR sebesar Rp 373,17 triliun.
Dengan kehadiran KUR, pemerintah berharap dapat mengakselerasi perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30 persen dari total penyaluran kredit pada 2024.
