Bisnis.com, JAKARTA — Tenggat spin off unit usaha syariah (UUS) akan mulai berlaku pada 2023. Di tengah waktu yang menyempit, kini PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BBTN memberi sinyal untuk melepas unit usaha syariahnya. Lantas, ke mana BTN Syariah akan berlabuh?
Kewajiban pemisahan atau spin off UUS dari induknya diatur melalui Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pemisahan tersebut wajib dilakukan maksimal 15 tahun sejak UU tersebut diterbitkan atau paling lama pada 2023.
Alhasil, sebanyak 21 UUS di Indonesia harus sudah memiliki cara untuk memenuhi aturan itu. Pilihannya, UUS bisa bergabung dengan bank umum syariah yang sudah ada, atau mentransformasi unit usaha tersebut menjadi bank umum syariah.
Apabila pemisahan UUS dari induk tidak dilakukan, maka pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat segera mencabut izin usaha Sertifikat Badan Usaha.
Terkait hal tersebut, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan bahwa bank spesialis pembiayaan hunian ini akan melakukan cara untuk memenuhi UU tersebut. Hal ini tentunya dilakukan dengan menentukan jalan mana yang bakal ditempuh perseroan.
“Tentu kami mencari opsi yang terbaik dan memungkinkan. Apabila, nanti pilihannya itu adalah penyerahan kepada bank syariah yang sudah ada, tentu hasil penjualannya diperhitungkan juga dengan liabilitas yang kami serahkan,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (15/9/2022).
Baca Juga
Haru menambahkan bahwa dalam pengambilan opsi tersebut, artinya ada aset dan liabilitas yang akan diserahkan. Sehingga jika ada kelebihan dari penjualan tersebut, dana akan kembali ke kas perseroan dan dipergunakan untuk mendorong ekspansi kredit.
Ke mana BTN Syariah akan berlabuh?
Kandidat terkuat yang mungkin akan membeli BTN Syariah adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI (BRIS). Bank syariah dengan aset Rp277,34 triliun per Juni 2022 ini sudah lama digemborkan untuk mengakuisisi anak usaha BTN.
Rencana BSI untuk mengakuisisi BTN Syariah mencuat seiring pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir pada awal 2022. Erick kala itu menyampaikan bahwa unit syariah BTN akan memperkuat posisi, sekaligus memperbesar kapasitas BSI.
Konsolidasi tersebut juga merupakan visi pemerintah untuk terus mendorong penguatan ekonomi dan perbankan syariah melalui BSI. Dengan demikian, perseroan diharapkan dapat memperbesar dan memperkuat posisinya dalam hal kapitalisasi pasar.
BSI saat ini juga tengah menunggu perubahan status dari anak usaha BUMN menjadi bank BUMN. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Mei 2022, seluruh pemegang saham sepakat pemerintah memiliki saham Seri A Dwiwarna di BSI.
Selain itu, BSI juga berencana menerbitkan 6 miliar saham baru melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Perseroan akan meminta persetujuan ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 23 September mendatang.
Kepala Riset Samuel Sekuritas Indonesia Suria Dharma menilai dana rights issue tersebut berpotensi besar digunakan untuk menempuh langkah akuisisi BTN Syariah atau UUS BTN.
“BRIS belum ketahuan jumlah dananya [rights issue] berapa. Kemungkinan ini akan dipakai untuk mengakuisisi UUS BTN,” kata Suria belum lama ini.
KPR Syariah
Di sisi lain, langkah BSI untuk mengakuisisi BTN Syariah disebut mampu mendorong akses pembiayaan rumah di Tanah Air. Apalagi, pasar pembiayaan perumahan berbasis syariah masih memiliki ruang besar untuk berkembang.
Berdasarkan data OJK, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema syariah memiliki kontribusi sebesar 15,6 persen per Februari 2022. Angka ini naik 220 basis poin (bps) bila dibandingkan dengan kondisi pada 2017 yakni sekitar 13,4 persen.
Data itu juga sejalan dengan hasil survei Consumer Sentiment Study H1 2022 yang dirilis Rumah.com. Laporan itu menyebutkan sebanyak 27 persen responden lebih tertarik menggunakan pembiayaan syariah, sedangkan peminat KPR konvensional hanya 21 persen.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, menilai apabila BTN Syariah bergabung dengan BSI, pangsa pasar pembiayaan kepemilikan rumah dan apartemen berbasis syariah diperkirakan meningkat.
“Memang [dalam waktu dekat] tidak akan seperti induknya BTN Syariah, tapi mungkin pangsa pasar KPR syariah bisa naik 1 persen – 2 persen, tidak lama pasca-akuisisi,” ujar Nailul.
Menurutnya, langkah mengakuisisi BTN Syariah akan menjadi upaya strategis dari BSI untuk mencapai target sebagai 10 bank syariah terbesar di dunia. Aksi korporasi ini juga berpotensi mendorong aset emiten bank berkode saham BRIS ini menjadi lebih dari Rp300 triliun.
Sementara itu, kinerja BTN Syariah sepanjang semester I/2022 tercatat tumbuh positif dengan raihan laba bersih sebesar Rp87,54 miliar atau naik 118,06 persen year-on-year (yoy).
Capaian positif BTN Syariah tersebut didukung pertumbuhan bisnis yang stabil. Pembiayaan syariah tercatat tumbuh 8,86 persen yoy menjadi Rp29,24 triliun, sementara total dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp30,49 triliun atau tumbuh 13,37 persen.
Dengan capaian tersebut, aset BTN Syariah berhasil tumbuh 13,78 persen menjadi Rp40,35 triliun, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp35,46 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
