Bisnis.com, JAKARTA - Rasio portofolio pembiayaan yang disalurkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI pada 2022 melampaui kewajiban yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
BI mewajibkan bank umum konvensional, bank syariah, dan unit usaha syariah untuk memenuhi rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) minimal 20 persen dari total pembiayaan pada 2022.
Sebagai informasi, RPIM merupakan rasio yang menggambarkan porsi pembiayaan inklusif bank dengan formula perhitungan membandingkan antara hasil pengurangan nilai pembiayaan inklusif dengan nilai sertifikat deposito pembiayaan inklusif terhadap total kredit atau pembiayaan. RPIM ini merupakan kebijakan kewajiban dukungan perbankan kepada UMKM yang diterbitkan oleh BI
Adapun realisasi rasio pembiayaan UMKM di BSI mencapai 24 persen dari total pembiayaan yang disalurkan BSI pada 2022. Pencapaian BSI itu bahkan sudah mendekati kewajiban RPIM pada 2023 yang sebesar 25 persen.
“Tahun lalu rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan BSI sudah mencapai sekitar 23 persen-24 persen ,” kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi di Jakarta, Kamis (19/1/2023).
Hery mengatakan pada tahun ini perseroan memproyeksikan pertumbuhan pembiayaan sektor UMKM mencapai sekitar 18 persen - 20 persen secara tahunan. Pembiayaan UMKM di BSI terdiri dari pembiayaan mikro, kredit usaha rakyat (KUR) dan menengah.
Baca Juga
Untuk meningkatkan pembiayaan UMKM, BSI akan menarik lebih banyak nasabah UMKM. Salah satu caranya melalui program Talenta Wirausaha BSI 2023.
Program Talenta Wirausaha BSI merupakan program inkubator bagi para wirausaha muda dan muslimpreneur untuk membangun dan meningkatkan kapasitas usahanya, sehingga mampu bersaing di kancah global. Hal ini sejalan dengan spirit perseroan untuk mendukung UMKM Go Halal, Go Digital dan Go Global.
Tahun ini, BSI menargetkan 7.500 orang mengikuti Talenta Wirausaha BSI 2023 dengan menyasar kota - kota besar diantaranya Medan, Palembang, Padang, dan Banten.
Selain itu, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Jombang, Bali, Malang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar dan Jakarta. Kota - kota ini dipilih mengingat potensi industri kreatif yang besar dan minat program ini
Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini TWB memiliki 4 kategori diantaranya kategori pemula, kategori rintisan, kategori berdaya, dan kategori santri.
Hery menjelaskan pemilihan santri sebagai sub kategori TWB 2023 didasarkan atas besarnya potensi pesantren di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia jumlah pesantren di seluruh Indonesia mencapai 26.975 pesantren dengan jumlah santri 2.584.749 orang.
“Muslimpreneur merupakan identitas pengusaha muslim yang harus kita dorong untuk menjadi penggerak ekonomi. Dengan adanya kategori Santri ini pada TWB 2023, BSI berharap akan dapat melahirkan banyak figur muslimpreneur muda dengan kapabilitas baik,” ujar Hery.
Dukungan Pemerintah
Sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan dukungannya atas program TWB 2023. Dia meyakini, program tersebut mampu melahirkan santripreneur dan muslimpreneur baru di Indonesia.
Erick menambahkan, keikutsertaan Santri dalam TWB 2023 sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk memperkuat kapabilitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Penguatan SDM tersebut dibutuhkan untuk mengisi empat kekuatan ekonomi Indonesia, yaitu Sumber Daya Alam (SDA) yang dihilirisasi dan diindustrialisasi, Ketahanan Pangan, Ekonomi Kreatif, serta Digital Ekonomi.
“Saya harap santri-santri di pesantren yang mengikuti Talenta Wirausaha BSI 2023 ini akan lahir menjadi muslimpreneur tangguh,” ujar Erick.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menyambut baik adanya kategori santri pada penyelenggaraan Talenta Wirausaha BSI tahun 2023. Pemerintah juga berkomitmen untuk membantu pondok pesantren dapat mandiri secara ekonomi.
“Pondok pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan bidang keuangan seperti bank wakaf mikro maupun ultra mikro lainnya. Saya yakin program seperti Talenta Wirausaha BSI dapat membantu akselerasi terciptanya UMKM dan pembukaan lapangan kerja, khususnya pada ekosistem ekonomi syariah,” ujar Teten.
