Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menyangsikan rencana pemberian kredit UMKM nol persen dari pemerintah. Sementara itu, wacana penghapusan kredit macet dinilai tidak mendidik.
Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Eddy Misero mempertanyakan sumber dana dari subsidi bunga kredit UMKM nol persen tersebut. Menurutnya, hal tersebut seperti mimpi.
"Jangan buat kami bermimpi, kalau memang betul alhamdulillah, tapi jangan buat kami bermimpi, sumber pendanaan itu dari mana kasih kredit nol persen,”katanya kepada Bisnis, Senin (10/4/2023)
Mungkin, kata Eddy, CSR dari perusahaan di bawah BUMN. misalnya Himbara dan digabung oleh BUMN seperti Pertamina, Telkom peruntukannya diberikan kredit nol persen.
Menurutnya, pelaku UMKM mesti lebih realistis, jangan terlena pada iming-iming, target pelaksanaannya menjadi krusial.
Wacana penghapusan kredit macet UMKM oleh perbankan masih terlalu sulit direalisasikan. Alasannya, keringanan peminjaman dana saja masih sulit apalagi kredit macet dihapuskan.
Baca Juga
Namun, dia juga menegaskan agar pemerintah tidak mendidik pelaku UMKM tidak bertanggung jawab, karena kebijakan penghapusan bisa membuat UMKM sengaja memacetkan kreditnya.
"Jangan mendidik pelaku UMKM untuk tidak bertanggung jawab, kalau kredit macet dihapuskan Alhamdulillah. Tapi jangan mendidik kami memacetkan sesuatu yang mestinya menjadi tanggung jawab," katanya.
Dia menegaskan semestinya kredit macet UMKM tidak dihapuskan melainkan melalui restrukturisasi. Contohnya, tenor kredit 3 tahun menjadi 5 tahun, dipecah angsuran bulanan lebih sedikit, dan kemudahan lainnya.
Selain itu, ketika kredit macet, semestinya dievaluasi. Indonesia menurutnya perlu belajar dari China yang memilih memberikan tambahan permodalan saat kredit UMKM macet.
Di China, UMKM yang kreditnya macet dicari tahu alasannya, kemudian ditantang permodalan tambahan guna memperbaiki kinerjanya.
"Menurut saya kredit macet dihapus bagus tapi kurang mendidik. Kasih kesempatan ruang, gagal pinjaman Rp30 juta, bagaimana kalau ditambahkan jadi Rp50 juta, dukungan seperti itu yang dibutuhkan," tuturnya.
