Bisnis.com, JAKARTA — PT Taspen (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri buka suara terkait rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tengah mengkaji pengelolaan dana pensiun pegawai negeri sipil (PNS).
Direktur Utama Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih mengatakan bahwa Taspen sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengomentari rencana Kemenkeu tersebut karena hal tersebut berada di luar kewenangan perusahaan.
“Terkait pernyataan Kemenkeu selaku salah satu stakeholders utama kami sekaligus pemilik program pensiun dan Tabungan Hari Tua Aparatur Sipil Negara [ASN], maka Taspen selaku pengelola program berkomitmen untuk selalu memberikan dukungan terbaik bagi para ASN peserta kami,” kata Kosasih kepada Bisnis, Rabu (14/6/2023).
Selain itu, lanjut Kosasih, Taspen juga berkomitmen untuk mengelola program-program yang dipercayakan kepada perusahaan serta terus berinovasi untuk mampu berkontribusi lebih baik lagi di masa depan sebagaimana telah Taspen lakukan dalam 60 tahun terakhir.
Adapun, imbuh dia, fokus Taspen sejak didirikan 60 tahun yang lalu antara lain agar Taspen dapat memberikan layanan terbaik untuk kesejahteraan ASN yang dipercayakan kepada perusahaan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan terkait.
Kosasih menambahkan bahwa Taspen juga fokus untuk memberikan imbal hasil terbaik atas dana kelolaan yang dipercayakan kepada perusahaan.
Baca Juga
“Kami bersyukur selama ini, khususnya dalam 4-5 tahun terakhir, selalu mampu memberikan imbal hasil di atas rata-rata industri, bahkan pada saat krisis dan pandemi sekalipun,” ujarnya.
Kosasih melanjutkan bahwa Taspen terus berinovasi agar dapat secara terus menerus meningkatkan layanan dan daya investasi untuk mendongkrak laba demi menjamin kesejahteraan peserta.
“InsyaAllah tahun ini laba kami berpotensi meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” tandasnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi XI dengan Dirjen Kemennterian Keuangan pada Senin (12/6/2023), Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa Kemenkeu tengah menyusun roadmap terkait reformasi sistem pensiunan PNS.
Setidaknya ada tiga arah reformasi jaminan pensiun yang tengah disusun dan diidentifikasi bersama dengan berbagai pihak. Salah satu reformasi yang dibahas adalah kelembagaan pensiunan.
“Nanti kita akan bergerak di area kelembagaan. Dalam hal ini, nanti siapa pengelolaannya? Apakah kita akan terus mempertahankan PT Taspen dan PT Asabri? Atau kita memiliki kelembagaan yang baru, yang mungkin nanti kita nilai lebih efektif untuk menjadi pengelola dari program ini [jaminana pensiun],” kata Isa, dikutip pada Rabu (14/6/2023).
Pertimbangan lainnya, lanjut Isa, adalah dengan mengembalikan pada beberapa fungsi di kementerian lembaga, terutama Kemenkeu.
Kendati demikian, Isa mengaku bahwa dalam penyusunan roadmap pensiunan merupakan hal yang kompleks. Artinya, tidak mudah untuk membangun konsep sistem pensiunan dalam waktu yang singkat.
“Ini merupakan isu yang kompleks, jadi tidak mudah untuk membangun konsepnya itu sendiri dalam waktu yang singkat,” ungkapnya.
