Bisnis.com, BANDUNG— Home Credit Indonesia mengantisipasi ledakan konsumen usai pandemi Covid-19 karena semakin banyaknya debitur maka risiko kredit bermasalah atau non-performing financing (NPF) meningkat juga ada.
Dengan demikian, Chief Sales Officer Home Credit Indonesia Dolly Susanto mengatakan pihaknya terus mengantisipasi supaya NPF tetap terjaga di bawah 2 persen.
“Jadi, harus hati-hati juga pada saat penyaluran kredit, jangan sampai terlalu agresif tetapi kredit [bermasalah] juga naik,” kata Dolly dalam Media Gathering Home Credit di Bandung, Senin (26/6/2023).
| Baca Juga : Home Credit Pantau Potensi Pembiayaan Syariah |
|---|
Dolly mengatakan Home Credit Indonesia ingin memberikan pinjaman yang bertanggung jawab. Artinya perusahaan memberikan pinjaman kepada mereka yang benar-benar bisa melunasi kredit tersebut. Hal ini untuk mencegah customer untuk terjerat utang.
“Kami memastikan customer yang diberikan approval, yang kami kasih itu yang layak. Jangan sampai penerimaan dan pengeluaran tidak seimbang,” tuturnya.
Tidak hanya itu, Dolly mengatakan pihaknya juga mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengedukasi masyarakat, terutama terkait literasi keuangan karena maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal.
Home Credit Indonesia juga turut mengedukasi customer melalui agen yang terjun langsung ke lapangan. Hal tersebut membuat masyarakat dapat mengetahui secara pasti pinjamannya.
| Baca Juga : Gerak Lincah Investor Asia Akuisisi Leasing Tanah Air, Mandala Finance, Home Credit, Hingga Kredit Plus |
|---|
“Jadi itu kenapa kami minta datang ke toko, kami percaya bahwa customer mau beli produk. Di sana juga dijejalkan bagaimana cara meminjam, kreditnya berapa, jadi jelas,” katanya.
Sebagai informasi, Home Credit Indonesia memiliki 6.000 agen yang tersebar di Indonesia. Perusahaan juga telah menyalurkan pembiayaan Rp2,17 triliun pada kuartal I/2023.
Angka tersebut tumbuh sekitar 28 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp1,69 triliun.
Pembiayaan terbesar perusahaan yakni handphone, komputer, dan laptop dengan komposisi 55 persen, kemudian ada produk elektronik lain mencapai 24 persen. Selain itu, 7 persen furniture dan 13 persen yakni pembiayaan lainnya.
