Bisnis.com, SEMARANG - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Teten Masduki mengatakan pemerintah terus memperjuangkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di antara kebijakan pemerintah itu adalah kredit usaha rakyat (KUR).
"Yang saya perjuangkan juga akses pembiayaan. Pemerintah buat kebijakan agar UMKM dapat pembiayaan maksimal Rp100 juta tanpa agunan lewat KUR," ujarnya dalam acara BNI UMKM Festival pada Selasa (8/8/2023).
Tahun ini Pemerintah RI mengalokasikan KUR sebesar Rp450 triliun. Pendanaan KUR tersebut naik 20 persen atau sebesar Rp373 triliun dari 2022. Dia mengatakan pemerintah mendorong pembiayaan UMKM tanpa agunan sejalan dengan tren.
"Kita pelajari juga, ternyata di berbagai negara itu, perbankan tidak lagi gunakan agunan aset fisik. Ada yang namanya credit scoring, dilihat cashflow-nya lancar atau tidak," tutur Teten.
Sebelumnya, Direktur Retail Banking Bank Negara Indonesia Putrama Wahju Setyawan mengatakan BNI sebagai bank BUMN yang berkomitmen mendorong UMKM naik kelas dan go global juga turut gencar menyalurkan kredit kepada UMKM serta peningkatan kapasitas usaha.
Saat ini, total portofolio kepada UMKM sebanyak Rp117,9 triliun yang dinikmati oleh lebih dari 449.000 debitur.
BNI juga aktif sebagai salah satu bank penyalur KUR dengan total penyaluran hingga saat ini sebesar Rp154 triliun kepada lebih dari 1,4 juta debitur.
Perseroan juga menggabungkan ekosistem diaspora dengan UMKM binaan di dalam negeri untuk dapat lebih cepat merespons potensi pertumbuhan di luar negeri.
Dengan jaringan yang sampai di 7 negara, BNI secara proaktif menyelenggarakan berbagai business matching agar UMKM bisa memiliki pengetahuan sekaligus informasi lengkap terkait kesempatan ekspor.
Saat ini, ekosistem ekspor dan diaspora telah dibiayai oleh BNI mencapai Rp28,77 triliun kepada lebih dari 27,33 ribu debitur. Terdapat lebih dari 40 kegiatan pendampingan dan lebih dari 100 kegiatan business matching.
