Bisnis.com, JAKARTA -- Kartu Kredit dalam satu periode pernah menjadi standar gaya hidup kekinian. Sebagai alat bayar, peran itu sempat memudar, bahkan di hadapan bisnis sejenis yang lebih fleksibel. Paylater. Bagaimana prospek kedua bisnis keuangan bayar tunda ini?
Asosiasi Kartu Kredit Indonesia dalam update terakhir untuk data April 2023 yang dikutip hari ini, Rabu (23/8/2023) mencatat jumlah kartu kredit yang diterbitkan mencapai 17,41 juta keping. Jumlah ini mendekati posisi sebelum pandemi. Pada 2019, jumlah kartu kredit yang dicetak mencapai 17,48 juta keping.
Saat tahun pandemi, penggunaan kartu kredit terus menurut, dan terendah terjadi pada 2021. Perinciannya, pada 2020 jumlah kartu kredit mencapai 16,94 juta kartu, selanjutnya pada akhir 2021 jumlahnya juga susut menjadi 16,51 juta keping.
Setelah pemerintah melalukan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), kondisi ini dapat dibalikkan dengan terjadi lonjakan mencapai 17,19 juta kartu. Sedangkan dalam 4 bulan tahun ini menjadi 17,41 juta kartu.
Baca Juga
Lonjakan jumlah kartu kredit yang diterbitkan membuat bisnis pinjaman bayar nanti itu juga bergairah. Hingga akhir 2022, nilai transaski kartu kredit telah mencapai Rp315,69 triliun. Mengejar bisnis sebelum pandemi 2019 sebesar Rp332,64 triliun.
Sementara dalam 4 bulan pertama 2023, nilai transaksi kartu kredit telah mencapai Rp125,64 triliun. Dengan asumsi disetahunkan kali tiga, maka nilai transaksi kartu kredit pada akhir tahun ini diperkirakan melewati kondisi sebelum pandemi.
Meski demikian, bisnis kartu kredit terlihat tertinggal dengan layanan sejenis yang lahir di era perbankan digital, paylater. Layanan yang dijalankan baik oleh bank, financial technology (fintech), hingga perusahaan pembiayaan itu berkembang sangat pesat.
Dari sisi pengguna, paylater menjangkau 13 juta debitur atau 2 kali lipat dari penguna kartu kredit yang hanya sekitar 6 juta debitur.
PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) mencatat outstanding amount paylater mencapai Rp25,16 triliun pada semester I/2023. Angkanya melonjak 29,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) atau naik 3,52 persen secara mtm.
Direktur Utama Pefindo Biro Kredit Yohanes Arts Abimanyu mengungkapkan salah satu penyebab peningkatan outstanding paylater adalah proses persetujuan pembiayaan yang mudah dan cepat serta promo-promo yang menarik pada e-commerce maupun merchant-merchant yang ada.
“Hal ini juga didukung oleh perbaikan ekonomi pasca Covid dan lembaga keuangan baik bank, multifinance, dan P2P lending yang memberikan kemudahan bagi pembiayaan paylater,” ungkap Yohanes kepada Bisnis, Selasa (22/8/2023).
Menurutnya, peningkatan penggunaan paylater merupakan sinyal positif karena membaiknya perekonomian Indonesia pasca Covid.
Berdasarkan data di IdScore, pengguna atau debitur paylater mencapai sekitar 13 juta debitur. Angka ini lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan debitur penguna kartu kredit yang hanya sekitar 6 juta debitur.
“Ini dapat diasumsikan bahwa penetrasi paylater lebih mudah diadopsi oleh masyarakat dibandingkan kartu kredit ataupun produk konsumtif lainnya di Indonesia,” ujarnya.
Kendati demikian, Yohanes menuturkan peningkatan paylater ini sejalan dengan peningkatan non-performing loan yang mencapai 6,78 persen dibandingkan kartu kredit yang hanya 1,79 persen.
Oleh karena itu, Yohanes mengungkapkan tujuan inklusi keuangan atas penggunaan paylater perlu dibarengi dengan literasi keuangan dan mitigasi risiko yang memadai dari penyelenggara paylater, dengan menggunakan berbagai data yang dimiliki serta analisa credit scoring.
Sementara, IdScore juga mencatat tren kredit macet paylater pada paruh pertama 2023 terus meningkat sejak awal tahun.
Yohanes menyebutkan berdasarkan data IdScore, total outstanding yang masuk ke kredit macet senilai Rp2,15 triliun per Juni 2023.
“Ini meningkat tajam 10,82 persen dibandingkan Mei 2023 atau meningkat 20,78 persen dibandingkan Januari 2023,” kata Yohanes.
Yohanes mengungkapkan kalangan yang mendominasi kredit macet paylater berasal dari usia di bawah 30 tahun. Selain itu, kredit macet paylater ini juga didominasi di kalangan usia 30–50 tahun serta usia di atas 50 tahun.
Adapun, ekonom membeberkan sejumlah langkah untuk menghindari dari ketergantungan penggunaan produk paylater di kalangan generasi milenial. Pasalnya, paylater cenderung digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan memicu perilaku boros di generasi muda.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan kunci utama agar terbebas dari jeratan paylater adalah dengan edukasi yang konsisten.
Edukasi ini bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, komunitas, dan influencer. Merujuk hasil studi Celios, Bhima menyampaikan tujuh dari 10 investor ritel mengandalkan influencer untuk mempengaruhi keputusan keuangannya.
Merujuk hasil studi Celios, Bhima menyampaikan tujuh dari 10 investor ritel mengandalkan influencer untuk mempengaruhi keputusan keuangannya.
“Jadi ada korelasi antara era media sosial yang terus meningkat dengan pengaruh informasi yang diterima oleh gen Z dan milenial,” ungkap Bhima kepada Bisnis, Selasa (22/8/2023).
Menurut Bhima, salah satu konten yang perlu diperbanyak di antaranya terkait tanggung jawab sebagai peminjam, membaca detail konsekuensi pinjaman, membandingkan bunga dan denda antar platform, hingga memahami bahwa pinjaman diarahkan untuk hal yang produktif bukan semata gaya hidup.
Bhima mengungkapkan generasi muda tertarik menggunakan paylater karena proses cepat, terintegrasi dengan platform yang biasa digunakan (ride hailing-food deliver), dan masifnya pemasaran paylater di berbagai kanal.
Terlebih, minat masyarakat menggunakan paylater justru menjadi kekhawatiran adanya risiko jangka panjang terkait dengan ketergantungan pada utang.
“Selain itu, karena paylater cenderung untuk kebutuhan konsumtif maka memicu perilaku boros di generasi muda. Sebagian juga terjerat paylater karena ketidaktahuan terhadap konsekuensi pinjaman, yang akhirnya menyesal,” ujarnya.
Bhima juga menyayangkan generasi muda yang mencoba menggunakan paylater dan menunggak yang berimbas pada tidak bisa mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) di masa depan.
“Agak lucu juga kalau coba-coba paylater kemudian menunggak Rp300.000 dan tidak bisa mengajukan pinjaman KPR karena masuk blacklist di SLIK OJK,” imbuhnya.
Bhima memandang pemain buy now pay later (BNPL) memiliki andil besar dalam memastikan calon debitur punya credit scoring yang baik, kemudian memberikan literasi keuangan sebelum menawarkan produknya.
“Kalau perlu sebelum pengajuan paylater harus ada persetujuan dalam bentuk suara, bukan hanya klik saja,” katanya.
Dia mencontohkan, pada saat di bagian syarat dan persetujuan pinjaman beserta jatuh tempo, perlu adanya tambahan rekaman persetujuan seperti yang terjadi pada proses penjualan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit-linked.
“Pada waktu pengucapan itu ada rasa tanggung jawab, ini sebagai salah satu cara untuk membuat orang nggak gampang apply paylater, tapi juga ada konsekuensi,” tandasnya. (Anggara Pernando)
