Bisnis.com, PALU - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengapresiasi pembentukan Komite Daerah Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai bagian dari KDEKS yang sudah ada di 22 Provinsi Indonesia hingga saat ini.
Wapres menilai Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi besar sumber daya untuk dikelola dengan bijak agar mendatangkan kemaslahatan bagi umat sekaligus keseimbangan bagi semesta.
"Inilah salah satu alasan saya sangat mendorong agar ekonomi dan keuangan syariah terus dikembangkan di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia dapat dirangkul dengan baik dalam konsep ekonomi syariah yang inklusif dan universal," ujarnya di Palu, Selasa (3/10/2023).
Menurutnya, prinsip ekonomi syariah yakni menjunjung keadilan sosial, kesejahteraan dan distribusi pembangunan, akan mendukung pemerataan pembangunan.
Nilai keunggulan ekonomi syariah tersebut, sambung Wapres, sangat sejalan dengan semangat dan tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam upaya mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan antarwilayah.
"Saya menerima laporan bahwa upaya membumikan ekonomi syariah semakin merebak di wilayah ini. Di antaranya melalui program literasi perbankan syariah, sertifikasi halal, dan business matching bagi UMKM," ujarnya.
Baca Juga
Wapres menambahkan, penguatan UMKM sektor halal, optimalisasi kebermanfaatan instrumen dana sosial syariah, serta beragam program pada keempat fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi bagian integral dari upaya pembangunan potensi unggulan daerah.
"Untuk itu, saya berharap KDEKS Provinsi Sulawesi Tengah dapat hadir sebagai solusi, berkontribusi dalam gerak pembangunan wilayah," ujarnya.
Pesan Wapres untuk KDEKS Sulteng
Wapres menyampaikan 3 pesan kepada jajaran KDEKS Provinsi Sulawesi Tengah yang baru saja dikukuhkan.
"Pertama, Gali dan kembangkan beragam potensi unggul ekonomi syariah yang dapat menjadi sumber pertumbuhan wilayah," ujarnya.
Sektor unggulan daerah Sulawesi Selatan di samping sumber daya mineral adalah pangan, kelautan dan pariwisata.
Kedua, susun program yang komprehensif dan terstruktur dan implementasikan dengan baik.
Ketiga, Pastikan keberlanjutan agenda pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan memasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah.
"Ini penting agar seluruh program dapat dijaga keberlangsungannya ke depannya. Siapapun nanti yang akan duduk dalam kepemimpinan di daerah ini," ujar Wapres.
