Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa kebijakan makroprudensial pada 2024 akan tetap diarahkan longgar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Perry mengatakan, insentif likuiditas makroprudensial akan ditingkatkan guna mendorong penyaluran kredit ke sektor prioritas.
“Seluruh insentif likuiditas Rp159 triliun dengan tambahan sekitar Rp20 triliun dapat dimanfaatkan oleh perbankan,” katanya dalam acara Pertemuan Tahunan BI, Rabu (29/11/2023).
Selain itu, Perry mengatakan instrumen makroprudensial lainnya dipastikan tetap longgar hingga Desember 2024.
Lebih lanjut, imbuhnya, penurunan rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) mulai Desember 2023 akan menambah fleksibilitas likuiditas sebesar Rp81 triliun.
Oleh karena itu, BI mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit sejalan dengan longgarnya likuiditas, sehingga turut menjaga stabilitas sistem keuangan.
Baca Juga
Sejalan dengan itu, Perry mengatakan kebijakan moneter pada 2024 akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas. Hal ini untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 1,5% hingga 3,5% pada 2024 dan 2025.
Suku bunga kebijakan khususnya, akan tetap dipertahankan, dengan tetap menyesuaikan kondisi atau perkembangan global dan domestik.
“Suku bunga, BI rate akan kami pertahankan dan respons lebih lanjut sesuai dinamika ekonomi global dan domestik,” jelas Perry.
Dia melanjutkan, sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) akan terus diperkuat melalui 46 kantor perwakilan BI.
Stabilisasi nilai tukar juga tetap didorong untuk memitigasi gejolak global dan pengendalian inflasi harga impor, baik melalui intervensi spot maupun forward sesuai kebutuhan.
Di samping kebijakan moneter dan makroprudensial, tiga kebijakan lainnya, yaitu digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah, diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
