Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Sunarso merespons permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar semua kredit UMKM bisa dilakukan tanpa agunan.
Bahkan, Jokowi mendorong Kementerian BUMN, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan (OJK) agar bisa merealisasikannya. Lebih lanjut, hal ini dilakukan, lantaran tidak semua UMKM memiliki aset agunan dan kolateral.
"Sehingga, prospek itu harus dilihat, jangan hanya agunannya saja, tapi juga prospeknya. Kalau prospek bagus, mestinya diberikan kredit," tutur Jokowi dalam pembukaan Brilianpreneur, Kamis (7/12/2023).
Sunarso menyebut bahwa kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon sampai dengan Rp100 juta sendiri sudah dilakukan tanpa jaminan. Apabila bank meminta jaminan, sudah dipastikan perbankan bakal mendapat penalti.
"Kalau begitu bagaimana caranya? Ya, diperbanyak aja KUR di bawah Rp100 juta, supaya semuanya nanti semua tanpa jaminan karena kebijakannya sudah ada," ungkap Sunarso usai agenda Brilianpreneur.
Adapun, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan untuk kebijakan ke depan, pihaknya sedang mendiskusikan dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan hingga Kemenkop UKM.
Baca Juga
"Kami [masih terus kaji] dari sisi penjaminan atau istilahnya agunan. Agunan Ini kan bisa dikurangi kalau penjaminannya makin kuat. Nah, ini sedang kita ajukan supaya penjaminan ke depan lebih luas dan size-nya lebih besar agar nasabah makin banyak masuk ke sistem KUR dan ultra mikro," ujarnya pada awak media.
Tercatat, porsi kredit UMKM Tanah Air masih berada di level 21%. Angka ini jauh lebih kecil dibanding negara lain seperti di China yang mencapai 65%. Sementara itu, porsi kredit UMKM di Jepang mencapai 65% dan India 50%.
Sementara jika dilihat dari kredit yang disalurkan oleh Himbara, tercatat, per September 2023 menyalurkan Rp1.600 triliun, di mana porsi BRI mencapai 83%.
