Bisnis.com, NUSA DUA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) membeberkan bahwa saat ini kondisi BPJS Kesehatan telah mengalami surplus.
Hal itu disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti di depan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar, Presiden International Social Security Association (ISSA) Mohammed Azman, dan 350 partisipan dari 71 negara dalam konferensi The 17th ISSA International Conference on Information and Communication Technology In Social Security (ICT 2024) 6–8 Maret 2024 di Nusa Dua, Bali, Rabu (6/3/2024).
“Sekarang kami punya uang sedikit dan positif [surplus], karena kita selalu defisit. Dan banyak juga yang kesulitan, tapi sekarang kita bisa fasilitasi dan kita bisa sumbangkan sejumlah uang ke banyak fasilitas kesehatan,” kata Ghufron.
Dia menerangkan bahwa dalam satu dekade penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), cakupan kepesertaan per 1 Maret 2024 telah mencapai 268,7 juta orang.
Angka itu sekitar 96,08% penduduk Indonesia telah menjadi peserta Program JKN.
Melalui pencapaian tersebut, Ghufron menuturkan bahwa hal ini menjadikan program JKN sebagai salah satu program jaminan kesehatan sosial terbesar di dunia yang dikelola secara single payer dengan skema iuran.
Baca Juga
“Semua pencapaian tersebut didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah pusat dan daerah serta kementerian atau lembaga,” ungkapnya.
Adapun, dalam satu dekade terakhir, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelaksanaan program JKN semakin meningkat.
Saat ini, peserta JKN BPJS Kesehatan telah mencapai 268 juta orang.
“Dengan cakupan pelayanan yang luas dengan banyak pihak atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan program JKN, BPJS Kesehatan telah membangun sistem yang terintegrasi dengan banyak pemangku kepentingan terkait,” ungkapnya.
Ghufron merincikan bahwa saat ini sistem BPJS Kesehatan telah terintegrasi dengan lebih dari 950.000 saluran pembayaran, 27.000 fasilitas kesehatan yang terdiri dari 3.000 rumah sakit, 22.000 puskesmas atau dokter keluarga, dan 2.000 apotek, serta lebih dari 100 juta aliran data atau transaksi per hari.
