Bisnis.com, JAKARTA— PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) menanggapi soal terbitnya Peraturan OJK (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi yang diundangkan pada 29 April 2024.
Corporate Secretary IFG Life Gatot Haryadi mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut menyambut baik aturan tersebut karena sangat mendukung proses bisnis yang efisien, persetujuan polis lebih sederhana, kualitas produk yang terjamin, pengembangan produk yang berkelanjutan, serta komunikasi dengan OJK menjadi semakin cepat dan fleksibel.
“POJK baru ini juga mendukung pemanfaatan teknologi sehingga polis dapat dipasarkan dan diterbitkan secara digital. IFG Life sangat siap mengikuti peraturan baru tersebut, terbukti dengan telah terdaftarnya [life.id](http://life.id) sebagai platform penjualan asuransi digital IFG Life di PSE [Penyelenggara Sistem Elektronik} Kementerian Komunikasi dan Informatika RI,” kata Gatot kepada Bisnis, Minggu (19/5/2024).
Gatot berharap penerapan POJK Nomor 8 Tahun 2024 tersebut semakin memberikan kenyamanan bagi para konsumen untuk membeli proteksi sesuai kebutuhan.
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkap terbitnya POJK Nomor 8 Tahun 2024 merupakan penyelarasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta penyesuaian pengaturan dalam aturan sebelumnya yakni POJK Nomor 23 Tahun 2015
“Khususnya mengenai ketentuan terkait penggunaan polis asuransi secara elektronik maupun digital dan tata kelola pengembangan produk asuransi,” kata Ogi dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan April 2024, Senin (13/5/2024).
Baca Juga
Ogi mengatakan aturan tersebut juga memuat penyederhanaan proses pengajuan produk asuransi dengan tetap mengedepankan aset prudensial dan perilaku pasar dalam rangka peningkatan pelayanan kepada stakeholders.
Dalam aturan baru terkait ketentuan penggunaan polis asuransi secara elektronik maupun digital tepatnya pada Pasal 58 menyebut perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang menyelenggarakan dan memasarkan produk asuransi secara digital wajib memenuhi beberapa ketentuan.
Pertama, memiliki tanda daftar penyelenggara sistem elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Kedua, memiliki dan menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur manajemen risiko teknologi informasi.
Ketiga memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh OJK dan lembaga yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan sistem elektronik. Tidak hanya itu perusahaan asuransi juga wajib memastikan produk yang dipasarkan digital memenuhi kriteria menggunakan polis individual dan memiliki proses seleksi risiko sederhana.
Dalam aturan tersebut, tepatnya Pasal 42, OJK juga memperbolehkan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dapat menyelenggarakan dan memasarkan produk asuransi terlebih dahulu tanpa persetujuan OJK untuk produk asuransi yang tidak pernah dipasarkan dan produk asuransi yang tidak memenuhi kriteria tertentu.
Kriteria tertentu yang dimaksud di antaranya produk asuransi yang memiliki unsur tabungan atau nilai tunai, produk asuransi kredit atau produk asuransi pembiayaan syariah, serta produk asuransi pada lini usaha suretyship atau suretyship syariah.
Kemudian produk asuransi yang merupakan pengembangan produk asuransi yang telah dipasarkan oleh perusahaan asuransi dan mengakibatkan perubahan material yang cakupan perubahannya meliputi risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung, serta metode perhitungan tunai.
Kemudian, produk asuransi yang merupakan pengembangan atas produk asuransi yang telah dipasarkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang memenuhi kriteria tertentu seperti dijelaskan sebelumnya, tetapi tidak mengakibatkan adanya perubahan material seperti dijelaskan sebelumnya.
