.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghindari posisi defisit yang kemungkinan dialami lembaga tersebut. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, BPJS Kesehatan menunjukkan kembali mengalami defisit dari segi iuran, meski demikian hasil investasi membuat badan publik itu dalam kondisi surplus.
Dalam laporan sepanjang 2023, BPJS Kesehatan mencatatkan klaim Rp158 triliun. Saat yang sama iuran yang diperoleh Rp151 triliun. Selisih kekurangan pembiayaan ditambal melalui hasil investasi.
Ghufron menegaskan bahwa meskipun BPJS Kesehatan bukan lembaga yang mencari profit, tetap tidak boleh berada dalam kondisi defisit. Ia menyebut defisit tahun ini disengajakan dan telah menyusun berbagai skenario sebagai strategi keluar untuk memastikan program tetap berkelanjutan.
Saat ditanya mengenai rencana strategi keluar, Ghufron menjelaskan bahwa tantangan terkait investasi masih belum dipahami oleh banyak masyarakat. Meski memiliki dana yang banyak, dana tersebut terbatas karena operasional selalu memerlukan persetujuan dari Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Ghufron menyebutkan upaya efisiensi yang dilakukan, seperti sosialisasi tanpa menggunakan banyak biaya. Namun, ia mengakui bahwa meskipun sudah berupaya keras, dana yang ada tetap bisa tidak mencukupi.
"Meski kita sudah berupaya sedemikian rupa, pasti ada saatnya uang tidak cukup," jelas Ghufron usai peluncuran Face Recognition BPJS Kesehatan (FRISTA) di Jakarta, Senin (8/7/2024).
Baca Juga
Salah satu strategi keluar yang dipertimbangkan adalah urun biaya, seperti yang diterapkan di banyak negara. "Urun biaya, meskipun tidak banyak, katakanlah Rp20.000. Itu salah satu cara. Diskusinya pasti menarik, bisa juga dengan naik iuran," tuturnya.
Ghufron menekankan bahwa setiap langkah yang diambil harus melibatkan semua pihak dan perlu didiskusikan lebih lanjut, terutama dengan pemerintahan baru dan para pemangku kepentingan.
Strategi lain yang dipertimbangkan adalah penyesuaian tarif, untuk memastikan tarif yang berlaku rasional dan menciptakan efisiensi. Selain itu, pengembangan sistem deteksi fraud agar pelayanan lebih tepat dan efisien juga menjadi fokus. Sistem ini meliputi ketepatan waktu pelayanan, diagnosis yang akurat, obat yang tepat, dan lain sebagainya.
Ghufron juga menyinggung soal gotong royong, di mana peserta yang lebih mampu secara finansial dapat membayar lebih, sementara peserta kurang mampu, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), bisa dibantu oleh pemerintah.
Meski sudah memiliki beberapa strategi keluar, Ghufron menegaskan bahwa masih banyak strategi lain yang dapat dipertimbangkan untuk memastikan keberlanjutan program BPJS Kesehatan.
